Search
Selasa 4 Agustus 2020
  • :
  • :

DPRD Madina: Kekuatan Otonomi Daerah Hanya Simbol

 

Starberita – Medan, Untuk memajukan pembangunan daerah seperti di Kabupaten Mandailing Natal (Madin) saat ini dinilai sangat sulit untuk mengerjakannya. Pasalnya satu per satu sektor yang awalnya dibawah kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina kini telah beralih ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

“Otonomi itu adalah keputusannya ditangan daerah. Namun saat ini hanya symbol. Tidak ada kekuatan daerah untuk memajukan pembangunan daerah karena beberapa sektor sudah beralih ke Pemprov dan Pemerintah Pusat seperti perijinan, pajak, pendapatan, SMA/SMK sederajat dan beberapa sektor lainnya yang menjadi kewenangan pusat. Kalau sudah seperti ini dominasi kami apa. Itu sama saja kami punya tangan tapi tidak bisa memainkan peran. Jadi kalau memang negara ini memberikan kewenangan di daerah, berikan otonomi itu seluas-luasnya,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Madina, Erwin Efendi Lubis kepada wartawan di Madina, Minggu (26/7/2020).

Menurut Erwin, seharusnya Pemerintah Pusat dalam membuat keputusan maupun kebijakan haruslah berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan.

“Kita bisa lihat yang hal paling mendasar yakni kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang dinilai sangat memberatkan rakyat, kemudian pendidikan yang dimasa Pandemic sampai dengan New Normal masih ada anak sekolah yang belum belajar tatap muka melainkan melalui Daring, yang saat ini sering kita dengar keluhan masyarakat. Kalau mau jujur, Pandemic ini apa, kenapa vaksinya belum diberikan kepada masyarakat. Kita tidak bisa membatasi masyarakat untuk kegiatan mereka. Saya selalu bilang sama konstituen saya lakukan segala aktiftas yang ada tapi harus mengikuti protokoler,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Erwin, pemotongan Anggaran DPRD Madina selama masa Pandemic Corona Virus Diases 2019 (Covid 19) di Sekretariat yang dinilai paling besar se Indonesia mencapai 95 persen untuk tahap I dan II tahapan refocusing.

“Ini menjadi tanya bagi kita. Jelas sudah kami tidak bisa melakukan fungsi pengawasan yang pada akhirnya saya dituding ada kesepakatan dengan Pemkab. Namun demikian, kita selalu memberikan pandangan kepada anggota dewan lainnya bahwa hal itu terjadi karena merupakan bentuk dedikasi kepada negara,” tuturnya seraya menambahkan bahwa hal itu tidak akan terjadi dianggaran berikutnya, karena bulan depan Bupati Madina akan berupaya semaksimal mungkiuntuk mengkajinya dan berupaya tidak ada lagi potongan kepada seperti ini. (sbc-03)




Tinggalkan Balasan

error: