Search
Selasa 4 Agustus 2020
  • :
  • :

Perencanaan Pembangunan RSU Indrapura Kurang Memuaskan

 

Starberita – Medan, Perencanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Indrapura, Kabupaten Batubara dinilai kurang memuaskan, karena ruang operasi yang canggih dibangun dua unit (dua ruangan), tapi tidak mempunyai instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan tidak memiliki radiologi serta rontgen.

Ketua Tim Kunker Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Dapil V (Kabupaten Asahan, Batu Bara dan Kota Tanjung Balai), Yahdi Khoir Harahap, mengungkapkan hal itu pada rapat
paripurna penyampaian hasil kunjungan kerja DPRDSU, Selasa (14/7/2020) yang dipimpin Ketua DPRDSU, Baskami Ginting dan dihadiri Wagubsu, Musa Rajekshah.

Selain itu, sebut Yahdi, RSU Indrapura juga tidak mempunyai tenaga dokter bedah, sehingga keberadaan rumah sakit ini belum berfungsi sebagai layaknya sebuah rumah sakit.

“Kalau peralatan di rumah sakit ini sudah lengkap, seharusnya warga Batu Bara tidak perlu lagi berobat jauh-jauh ke Medan dan tempat lainnya,’ ujarnya.

Ketua DPW PAN Sumatera Utara ini meminta pihak Pemprovsu agar dapat memberikan perhatian dan bantuan untuk melengkapi fasilitas RSU Indrapura.

“Disamping itu, lokasi rumah sakit juga sangat sempit, sehingga kedepan sangat diperlukan penambahan atau pengembangan lahan di rumah sakit tersebut,” harap Yahdi Khoir.

Pada bagian lain, Tim Kunker DPRD Sumut Dapil V ini juga menyampaikan hasil peninjauan di Kabupaten Batu Bara terkait dengan kualitas pengerjaan pemeliharan jalan yang buruk, karena pembuangan air justru menggenangi badan jalan yang menyebabkan kondisi jalan di sebelahnya mengalami kerusakan dan hal itu harus menjadi tanggungjawab rekanan.

Terkait dengan perawatan jalan, yang notabene memiliki anggaran perawatan rutin jalan dan jembatan sebesar Rp5 miliar, ternyata tidak menggunakan titik koordinat, dan hanya melalui foto dalam dokumentasinya. Penentuan terhadap pemeliharaan jalan, pemasangan tembok penahan tanah tidak jelas, sehingga dari tahun ke tahun rawan penyimpangan.

“Dalam hal ini, kita minta kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi supaya diubah pola pertanggungjawabannya. Hal ini juga harus menjadi masukan bagi Gubernur Edy Rahmayadi supaya bisa segera mengevaluasi kinerja kepala dinas tersebut, supaya bisa lebih baik lagi kedepan,” kata anggota Komisi D ini.

Sementara, dari peninjauan ke proyek Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan, ditemukan perencanaan yang kurang baik, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran dan kurang pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan bangunan yang dilakukan.

“Kualitas pengerjaan bagus. Hanya saja penempatannya (lokasi tidak tepat sasaran), dalam arti yang dianggarkan tidak tepat sasaran, dan kriteria lingkungan kumuh tidak terpenuhi,” ungkap Yahdi Khoir.

Ditambahkan, sesuai dengan laporan Gubernur Sumatera Utara tentang kinerja dan laporan penilaian BPK, ternyata bertolak belakang dengan hasil pekerjaan di lapangan. Bahwa, dana pemeliharaan yang sangat besar, tidak sesuai dengan realita di lapangan.

Terbukti, jalan yang ada di Kabupaten Asahan-Tanjung Balai masih rusak dan terdapat tiga jembatan yang roboh. Itu bermakna, anggaran yang demikian besar, tidak digunakan dengan baik. Kemudian, Bina Marga tidak mempunyai perencanaan matang. Ada jalan di Air Joman-Tanjung Balai rusak berat sekitar 300 m.

Sementara di tahun 2019, ada pembangunan jalan tidak sampai ke jalan rusak tersebut. Melihat dari berbagai temuan di lapangan, Gubernur Sumatera Utara diminta agar melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ketahanan Pangan dan Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan dan Dinas Pendidikan. (sbc-03)




Tinggalkan Balasan

error: