Search
Sabtu 8 Agustus 2020
  • :
  • :

Zeira Salim: PT TPL Diduga Rambah Kawasan Hutan Lindung

Starberita – Medan,Toba Pulo Lestari (TPL) Tbk diduga melakukan perambahan kawasan hutan lindung di Kabupaten Samosir dan Kota Padang Sidempuan. Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mendesak Dinas Kehutanan Sumut untuk tegas dalam menertibkan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

“Dinas Kehutanan Sumut jangan main mata dengan PT TPL. Karena perusahaan tersebut terindikasi melakukan perambahan di kawasan hutan lindung,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, Senin (13/7/2020) menanggapi hasil rapatprapat dengar pendapat (RDP) bersama PT TPL, Dinas Kehutanan Sumut dan instansi terkait di Gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan.

RDP sendiri digelar untuk mempertanyakan pemanfaatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK HTI) yang diusahai PT TPL.

Disebutkan Zeira, dalam RDP PT TPL yang dahulunya bernama PT Inti Indorayon Utama, tidak bisa menjelaskan luas lahan yang mereka usahai saat ini.

Zeira juga mengklaim bahwa mendapatkan informasi bahwa titik koordinat ribuan lahan yang diusahai PT TPL di Desa Sipirok Kecamatan Angkola Timur, Tapanuli Selatan, berada di kawasan hutan lindung.

Zeira juga menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang No.41 tahun 1999, seharusnya Hutan Tanaman Industri (HTI) tidak boleh berada di areal hutan lindung.

“Berdasarkan gambar citra satelit yang kita peroleh, PT TPL membuka jalan dan membuka usaha di kawasan hutan lindung. Untuk apa membuka jalan di kawasan hutan lindung, bukankah di areal hutan lindung tidak boleh ada kegiatan penebangan hutan untuk industry,” sebut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Dia menilai saat ini terdapat ketidaksesuaian antaran izin usaha yang dimiliki PT TPL dengan pemanfaatan hutan.

PT TPL juga dinilai Zeira tidak melakukan penyesuaian (addendum) SK Menhut No.575 tahun 2014 mengenai review perubahan kawasan hutan dari SK No 44 sebelumnya.

Selain itu, Zeira juga mendesak agar PT TPL selaku pemilik HTI harus membuat pola kemitraan dengan masyarakat dengan memberikan modal minimal 20 persen dari areal yang mereka usahai, sehingga tidak terjadi konflik sosial dengan masyarakat setempat.

Zeira yang merupakan anggota DPRD Sumut dari Dapil VI Kabupaten Labuhanbatu, Labura dan Labusel, berharap agar Dinas Kehutanan juga mampu menegakkan aturan, dan memberikan data yang factual yang dimintakan dewan.

“Sudah 10 kali kita panggil rapat ini Dishut Sumut, tapi datanya tidak lengkap,” pungkasnya. (sbc-03)




Tinggalkan Balasan

error: