Search
Selasa 4 Agustus 2020
  • :
  • :

Berkat Laoli: Penerapan PPDB Online di Sumut Amburadul

 

Staberita – Medan, Sistim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online yang diterapkan selama ini oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut masih dinilai amburadul dan minimnya sosialisasi sampai kedaerah.

Hal ini dapat dilihat dari, kata Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Berkat Kurniawan Laoli, masih adanya masyarakat yang salah dalam memasukkan atau memberikan data yang salah dan juga teknik apa yang harus disiapkan oleh para calon peserta didik baru maupun orang tua calon siswa.

“Dilapangan masih ada ditemukan masyarakat yang mengirimkan atau memasukkan foto keluarga ataupun salah memasukkan data. Artinya ada pemahaman yang kurang dimengerti pada masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya, khususnya bagi masyarakat yang tinggal didaerah terpencil,” ucap Berkat kepada wartawan diruang kerjanya Gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (13/7/2020).

Selain itu, lanjut Politisi Muda Partai NasDem ini, sistim yang ada saat ini tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat yang mendaftar untuk merevisi jika terjadi kesalahan ketika menginput data.

“Ditambah lagi aplikasinya sering error akibat banyak yang membuka, jelas kondisi ini semakin membuat tambah runyam. Untuk itu hal ini harus segera diperbaiki dan disempurnakan. Kalau mau jujur sistim inikan manusia yang menjalankan,” tuturnya.

Tidak hanya itu, ungkap Berkat, keamburadulan PPDB Online ini juga masih banyak ditemukan adanya dugaan ‘permainan’ surat keterangan domisili yang disinyalir  dilakukan oleh oknum panitia PPDB Online dan oknum orang tua.

“Disurat keterangan domisili kita duga ada permainan yang disinyalir sengaja disiapkan dan ini kita temukan dilapangan. Karena dalam PPDB Online ini harusnya ada masyarakat yang bisa mendaftar dan lulus tanpa harus memerlukan surat keterangan domisili. Namun untuk memperkuat kelulusan, akhirnya dibuat surat keterangan domisili. Maksudnya, surat keterangan domisili ini menjadi sebuah alat bagi oknum tertentu untuk bisa menang dalam sistim PPDB Online,” ketusnya,

Padahal, masih kata Berkat, dalam regulasi yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, ada ancaman hukuman pidana bagi siapa saja yang melakukan tindak kecurangan ataupun pemalsuan data.

“Apalagi pemalsuan surat keterangan domisili atau Kartu Keluarga (KK). Ini yang kita minta sama Disdik Sumut agar segera lengkapi bukti-bukti modus kecurangan yang terjadi selama PPDB Online. Namun hingga saat ini Disdik Sumut beralasan belum menumkan sebuah indikasi modus pemakaian surat keterangan domisili ini. Padahal sudah banyak laporan dari para peserta yang mengungkapkan bahwa surat keterangan domisili banyak dijadikan modus oleh oknum orang tua siswa dan diduga dibantu oleh oknum kepanitian itu sendiri,” cetusnya.

Maka dari itu, tegas Berkat Laoli, Disdik Sumut harus benar-benar mengkroscek semua data yang masuk, dan jika ditemukan adanya modus pemalsuan data domisili maka ada sanksi yang akan menjerat.

“Dan ini harus diterapkan agar ada efek jera bagi siapa saja yang melakukannya. Sehingga penerapan sistim PPDB Online kedepannya bisa menjadi lebih baik.  Jika tidak diberi sanksi, maka sistim PPDB Online setiap tahunnya akan seperti ini terus. Setiap tahun akan banyak laporan dugaan kecurangan dan alasan-alasan klasik lainnya. Maka Disdik Sumut harus cerdas dan jeli mencari solusi dari permasalahan klasik PPDB Online ini.  Kalau hanya sekedar mengejar pemenuhan kuota, tanpa sistim yang ada saat ini pun bisa. Tujuan sistim ini dibuat sesungguhnya untuk benar-benar tidak adanya terjadi ‘permainan’ ataupun kecurangan pada penerimaan siswa baru,” pungkasnya. (sbc-03)

 




Tinggalkan Balasan

error: