Search
Rabu 15 Juli 2020
  • :
  • :

Kutipan Bervariasi di MAN Hingga Beli Bus, Kanwil Kemenag Harus Evaluasi

 

Starberita – Medan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mempertanyakan sejumlah pungutan biaya berkedok ‘Sumbangan Sukarela’ di Madrasah Aliyah Medan (MAN). Pasalnya, pungutan tersebut cukup memberatkan orang tua siswa.

Kalangan Anggota Dewan Sumut dari Komisi E dalam rapat dengar pendapat (RDP) Senin (29/6/2020), dengan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Sumut Mustafid dan Kepala MAN 1,2,3 dan 4 mengaku menerima keluhan wali murid yang harus membayar uang bulanan dan uang tahunan dengan besaran yang telah ditetapkan pihak madrasah.

Pada RDP tersebut juga terungkap sebagian dana pungutan tersebut malah akan digunakan pihak sekolah untuk membeli bus yang harganya sampai ratusan juta rupiah dan membayar gaji tenaga honor.

“Itu tentu saja dilarang, kalau memang pihak MAN butuh bus harusnya diusulkan kepemerintah bisa dianggarkan memalui APBD atau APBN melalui Kanwil Kemenag. Bukan dipungut kepada orangtua siswa,” kata Anggota Komisi E DPRD Sumut Jafaruddin Harahap.

Jafar juga menegaskan agar Kemenagsu harus proaktif tentang pengutipan di MAN dan peruntukannya. Sumbangan sukarela yang diminta oleh pihak madrasah kepada orangtua siswa tidak boleh dipatokkan jumlahnya.

“Memang mereka sepakat jumlahnya, tapi tidak ikhlas. Kalau ikhlas, tidak mungkin persoalan ini muncul ke media. Banyaknya kejanggalan pengutipan yang bukan untuk peningkatan mutu belajar mengajar seperti membeli bus. Beli bus seharusnya bisa diusulkan melalui APBD. Jadi pengutipan harus dievaluasi, tidak boleh dibiarkan dan pengutipan ini harus dievaluasi,” tambahnya seraya menambahkan harusnya pihak MAN mencari donatur sehingga tidak lagi membebankan ke orang tua siswa, apalagi di tengah pandemi Covid-19.

Hal senada juga dikatakan Ketua Komisi E Dimas Tri Adjie tersebut meminta sejumlah kutipan yang dilakukan pihak MAN ke orangtua siswa supaya dievaluasi dan dihentikan karena dinilai banyak kejanggalan dalam penggunaannya.

Apalagi, kata Dimas, dimasa pandemi Covid 19 beberapa bulan terakhir, namun pihak sekolah tetap membebankan biaya senilai Rp200 ribu per bulan. Padahal siswa diwajibkan sekolah dari rumah.

Sedangkan Rahmansyah Sibarani beranggapan sejumlah kutipan tersebut terkesan seperti ‘pungli’ jika tidak digunakan secara transparan dan dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas siswa.

“Jadi bukan untuk bayar tenaga honor, atau beli bus. Hentikan itu. Karena banyak orangtua siswa yang mengeluh makanya ini jadi persoalan,” tegas Rahmansyah.

Namun Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Sumut Mustafid membantah pengutipan dilakukan tidak sesuai prosedur.

Ia justru beralasan pengutipan atau penggalangan dana yang dilakukan oleh madrasah kepada wali murid telah mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah.

Menurutnya, ada tiga sumber dana pendidikan madrasah, yakni dari pemerintah pusat, daerah dan masyarakat (orangtua siswa atau komite sekolah).

“Kalau madrasah hanya mengandalkan dana BOS tidak bisa berkembang seperti sekolah umum, jadi harus punya inovasi guna meningkatkan mutu atau kualitas belajar mengajar. Caranya lewat penggalangan dana yang dilakukan komite berdasarkan kesepakatan bersama,” dalihnya. Seraya menambahkan bahwa pengutipan uang sumbangan sukarela, juga berbeda jumlahnya setiap madrasah.

Sementara Kepala MAN 1 Medan Maisaroh Siregar memaparkan, sumbangan sukarela dari orangtua siswa bukan dilakukan tahun ini saja. “Tapi karena dampak Covid-19 ini jadi dibesar-besarkan,” ujarnya.

Ia memaparkan pihaknya menetapkan angka sumbangan sebesar Rp1,5 juta per tahun dan untuk full day Rp2,4 juta/tahun serta Rp200 ribu/bulan.

“Malah saat proses belajar dari rumah, kami mengembalikan Rp50 ribu dari biaya Rp200 ribu perbulan untuk beli paket internet siswa,” katanya.

Dalam RDP tersebut, Komisi E memahami kondisi MAN 1, 2, 3 , 4, tapi dalam hal penerimaan siswa-siswi baru khususnya dalam kondisi pandemi Covid-19, kutipan atau sumbangan tidak boleh dibebankan dan mewajibkan orang tua/wali siswa-siswi madrasah.

Kalaupun ada sumbangan, pihak madrasah tidak diperbolehkan mematok jumlah kutipan atau sumbangan yang dibebankan kepada orang tua siswa. Sumbangan tersebut harus bersifat sukarela dan hanya boleh digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah dan prioritas serta urgensi yang ada. Bukan untuk hal-hal yang bisa ditanggung dana DIPA dan APBD Sumut.

“Perlu ada evaluasi kembali terhadap semua kutipan yang telah dilakukan komite madrasah sesuai Pasal 21 Peraturan Menteri Agama No 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah,” kata Ketua Komisi E Dimas Tri Adjie.

Selain itu, lanjut Dimas, Kakanwil Kemenag Sumut harus mengevaluasi dan bertanggung jawab melakukan penguatan pembinaan kepada madrasah MAN 1,2,3,4.

“Namun dalam hal ini Kemenag Sumur kurang dalam hal pembinaan terhadap para kepala madrasah dengan adanya banyak pengaduan dan keluhan yang diterima komisi E DPRD Sumut,” tambahnya.

Terkait situasi krisis akibat pandemi Covid-19, di mana ada new normal dengan sistem pembelajaran daring diharapkan MAN mempunyai mekanisme baku dalam pembelajaran secara daring. (sbc-03)




Tinggalkan Balasan

error: