Search
Rabu 15 Juli 2020
  • :
  • :

Kondisi Panti Sosial Memprihatinkan,  DPRDSU Akan Bantu Penganggarannya

 

Starberita – Medan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) didesak agar terus melakukan pengawasan terhadap panti sosial yang masuk dalam pengawasan Dinas Sosial Sumut. Karena langkah ini diharapkan akan mampu meminimalisir potensi terjadinya penelantaran maupun eksploitasi terhadap pelayanan panti tersebut.

“Setidaknya dengan memberikan anggaran yang cukup pada setiap panti, maka ekspoitasi terhadap panti akan semakin baik, seperti untuk makan dan minum,” kata Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Berkat Kurniawan Laoli disela-sela rapat paripurna dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (23/6/2020).

Berkat menjelaskan, aspek terpenting berikutnya adalah pemerintah perlu melakukan peninjauan secara berkala ke panti sosial sembari diikuti proses edukasi yang bertujuan untuk memastikan apakah panti memenuhi standard.

“Saat RDP dengan Dinsos Sumut, telah dipaparkan kondisi yang sebenarnya dan kami merasa prihatin atas penjelasan dinas, khususnya tentang kondisi bangunannya, baik panti yang dikelola pemerintah maupun swasta,” cetus Politisi Partai NasDem ini.

Berkat mengungkapkan bahwa, dari keterangan yang diberikan Dinsos, terlihat kondisi fisik bangunan panti sosial dialsetiap kabupaten/kota masih minim tersentuh anggaran. Karena anggaran yang sudah diprogram terkuras untuk kepentingan penangan covid-19 di Sumut.

Akibatnya, lanjut Berkat, beberapa ruang bangunan panti banyak yang rusak parah, mulai dari keadaan atap bangunan, flapon, lantainya, ruang kamar mandinya dan tempat tidur.

“Pokonya tidak layaklah kalau untuk seklas panti,” ketusnya.

Bahkan, dari 25 panti Asuhan di 17 UPT pengawasan Sumber Daya Manusia (SDM) juga perlu ditingkatkan. Itu penting, agar orang-orang yang berada dalam pengawasan panti dapat dibina dengan baik, begitu juga yang sedang diasuh.

Senada juga disampaikan Ketua Komisi E, Dimas Tri Adji bahwa permasalahan yang terjadi di panti sosial harus disikapi secepatnya. Karena, menyangkut Hak Azasi Manusia (HAM) untuk mendapat perlindungan oleh Pemerintah.

“Kami sepakat, untuk tahun anggaran 2021 akan mengawal penganggaran khusus untuk pengelolaan panti sosial, sehingga uang yang sudah dianggarkan tidak semudahnya tergeser atau dicoret dari pembahasan anggaran yang dirapatkan bersama gubernur,” sebutnya.

Pasalnya, lanjut Dimas, Kadinsos Sumut saat RDP mereka mengakui bahwa anggaran untuk Dinsos terutama untuk panti sosial ada yang tergeser atau tercoret. Sehingga, perawatan terhadap panti menjadi tidak maksimal.

“Kami tidak mau, ditahun 2021 ini, anggaran untuk panti tidak terealisasi dengan baik, karena ini menyangkut pelayanan yang tidak boleh dikesampingkan,” ujarnya.

Untuk itu, tegas Dimas, Dinsos harus memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya, sehingga kami mengetahui persis, apa-apa saja yang dibutuhkan oleh setiap panti, khsususnya dibawa pengawasan Dinas Sosial. (sbc-03)




Tinggalkan Balasan

error: