Search
Sabtu 8 Agustus 2020
  • :
  • :

Pemprovsu Kembali Raih WTP

 

Starberita – Medan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) Tahun Anggaran (TA) 2019. Dengan demikian, Pemprovsu telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan Opini WTP yang ke enam kalinya.

Hal itu terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI terhadap LKPD Pemprov Sumut yang disampaikan anggota V BPK RI Prof Dr Bahrullah Akbar melalui saluran Video Conference pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut yang dipimpin Ketua Dewan Baskami Ginting didampingi Wakil Ketua Dewan Rahmansyah Sibarani, Harun Mustafa Nasution dan dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Kepala Perwakilan BPK RI Sumut  Eydu Oktain Panjaitan, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin di Gedung Paripurna DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (16/6/2020).

“WTP yang diraih Pemprovsu bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya,” ujar Bahrullah Akbar sembari menambahkan opini BPK ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Dalam kesempatan itu, BPK juga masih menemukan beberapa permasalahan, walaupun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Adapun permasalahan itu,  diantaranya, pengeluaran kas belum sepenuhnya menggunakan mekanisme transaksi nontunai, penatausahaan aset tetap belum memadai, pengelolaan dana BOS tidak memadai, pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah belum seluruhnya diterima dan dilengkapi, pengadaan tanah islami belum dapat segera dimanfaatkan.

Selain itu, lanjutnya,  ada juga temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yakni uang dan barang sitaan atas putusan pengadilan kasus kehilangan uang kegiatan belanja honorarium belum disetorkan ke kas Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah.

Pertanggungjawaban belanja kegiatsn Reses anggota DPRD Sumut tidak sesuai ketentuan, kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas, pertanggungjawaban belanja barang dan jasa di delapan UPT Dinas Perhubungan tidak sesuai ketentuan, pertanggung-jawaban belanja barang dan jasa di Dinas Kelautan dan Perikanan tidak sesuai ketentuan.

Menanggapi hal ini, Gubernur Sumut  Edy Rahmayadi menyadari masih banyak yang perlu disempurnakan dan ditingkatkan dalam pengelolaan keuangan di Provinsi Sumatera Utara ini.

“Tentu hal ini menjadi prioritas kita bersama antara eksekutif dan legislatif di masa yang akan datang. Kami juga tetap mengharapkan bimbingan dan bantuan dari BPK RI untuk dapat mengawasi pengelolaan keuangan di Provinsi Sumut agar lebih baik lagi,” imbuhnya.

Edy juga berharap aparatur pemerintahan terus berupaya meningkatkan kinerja, tanggung jawab dan integritas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dengan taat asas dan taat aturan, sehingga LKPD tahun yang akan datang lebih baik dan mampu mempertahankan opini terbaik yang telah menjadi target  bersama.

Dalam rapat paripurna ini,  Gubernur Sumut sempat mengapresiasi kehadiran Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin, sebab selama dua tahun kepemimpinannya, baru kali ini dihadiri Kapolda Sumut. Mendengar itu, Martuani Sormin berdiri dari tempat duduknya dan memberi salam hormat. (sbc-03)




Tinggalkan Balasan

error: