Search
Kamis 6 Agustus 2020
  • :
  • :

Pengadaan Laptop Dan Smartphone Anggota DPRD Medan Dinilai Tidak Tepat Sasaran

Starberita – Medan, Pengadaan fasilitas smartphone dan laptop kepada 50 anggota DPRD Kota Medan ditengah suasana pandemi covid-19, mendapat sorotan serius dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut.

Pada dasarnya FITRA Sumut melihat manfaat baik dari fasilitas smartphone dan laptop yang akan diberikan, mengharuskan para anggota DPRD Medan melakukan kerja-kerja lebih banyak secara online mengingat situasi Covid-19 saat ini. Sehingga FITRA Sumut pun menilai bahwa smartphone dan laptop merupakan alat kerja pendukung yang tepat untuk sarana komunikasi rapat, pengumpulan data, dan juga dokumentasi.

“Namun dalam kondisi saat ini, FITRA melihat informasi yang beredar terkait alat pendukung kinerja DPRD tersebut yang dianggarkan, dimana anggaran untuk laptop seharga Rp.22.350.000 dan smartphone seharga Rp.6.645.000. Artinya, 1 orang anggota dewan diperkirakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.28.995.000. Tentu ini merupakan jumlah yang sangat besar dalam kondisi pandemi covid-19 saat ini,” sebut Koordinator Advokasi dan Kajian Hukum FITRA Sumut, Siska Barimbing melalui keterangan tertulisnya, belum lama ini.

Lebih jauh Siska menjelaskan, pengadaan smartphone yang merupakan barang mewah, sangat tidak patut dan mencederai rasa keadilan bagi rakyat miskin. Terlebih kita semua mengetahui, saat ini banyak rakyat yang mengalami kesulitan karena kehilangan pendapatannya akibat kebijakan social /physical distance yang diterapkan oleh pemerintah.

“Sebagai wakil rakyat, harusnya DPRD Kota Medan bisa lebih peka dan menolak pengadaan barang yang tidak terlalu urgen ini. Dan saran kami, sebelum Sekwan membuat pengadaan barang dan jasa dalam kondisi saat ini ditengah ancaman berat dari aparat penegak hukum (APH) terkait penyalahgunaan anggaran, alangkah baiknya jika berkonsultasi terlebih dulu ke Inspektorat, BPK, APH, dan juga KPK. Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum?,” ucap Siska.

Oleh karenanya, Siska menekankan agar Sekwan melakukan perhitungan dengan cermat saat mengalokasikan anggaran untuk DPRD Medan. Sekalipun hal itu atas permintaan dari anggota dewan itu sendiri.

“Atau bilamana banyak tuntutan atau ‘lagu permintaan’ dari anggota DPRD, diharapkan agar Sekwan bisa mengingatkan para anggota Dewan tersebut untuk bersiap atas konsekuensi tuntutan ganti rugi (pengembalian uang) seperti yang terjadi di DPRD Kota Siantar dan temuan-temuan sebelumnya. Dan perlu kami ingatkan lagi, pengembalian uang juga ada batas waktunya oleh BPK. Dan apabila tidak dikembalikan, maka hal ini akan berujung pada sanksi Pidana,” imbuh Siska mengingatkan. (sbc-05)




Tinggalkan Balasan

error: