Search
Jumat 10 Juli 2020
  • :
  • :

Pengajuan Honor Petugas Posko GTPP Covid-19 Sumut Diduga di Mark-up

Starberita – Medan, Pengajuan honor atau insentif petugas yang berkerja di Posko Gugus Tugas Covid-19 Pemprovsu disinyalir membengkak dan tidak sesuai fakta. Hal tersebut dikarenakan salah satu OPD diduga membuat permohonan untuk pembayaran dengan kehadiran penuh seluruh staf dan pejabat.

Pengajuan tersebut terlihat tidak sesuai dengan fakta di lapangan, sebagaimana Surat Edaran Gubernur Sumut Nomor 800/13978/BKD/I/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 15 Maret 2020. Adapun point pentingnya ialah terkait kehadiran 10% dari jumlah pegawai dilingkungan perangkat daerah masing-masing (poin ke-2).

Berdasarkan pantauan wartawan, pengajuan tersebut terkait honor atau insentif bagi pegawai (PNS dan Non PNS) yang diajukan GTPP Covid Sumut dengan nilai tertentu selama satu bulan lebih. Hal inipun menimbulkan pertanyaan  terkait pengajuan anggaran insentif pegawai yang disinyalir tidak sesuai dengan fakta di lapangan (mark-up kehadiran) serta melanggar Surat Edaran Gubernur Sumut yang juga menerapkan sanksi sebesar Rp.1 Juta bagi yang melanggar.

OPD tertentu diduga telah menerima insentif dimaksud sebagai petugas posko GTPP Covid-19 Sumut yang bekerja selama satu bulan lebih. Namun belum diketahui apakah dana yang ditransfer benar adanya serta sesuai daftar hadir harian atau pengajuan (mark-up kehadiran pegawai) honor posko diberikan penuh setiap hari.

Menyikapi hal itu, Pengamat Pemerintahan, Osriel Limbong mengatakan bahwa Gubernur harus tegas dalam menegakkan aturan yang dibuat. Mengingat untuk penanganan covid-19 ini, APBD Sumut dari belanja langsung harus dipangkas hingga 50% di seluruh OPD. Sehingga jika dugaan ini (mark-up kehadiran) dilakukan oleh para OPD di Pemprov Sumut, perlu ada sanksi keras kepada si pelaku.

“Kita harap jangan ada yang bermain dengan anggaran bencana ini. Karena hampir semua sektor mengalami degradasi ekonomi yang cukup kuat. Jadi jangan sampai ada pihak yang mencoba bermain dan mengambil keuntungan di tengah  krisis ini,” ujar Limbong saat ditemui Jumat (29/5/2020).

Dirinya juga melihat ada kejanggalan dalam penempatan oknum petugas di Tim Gugus Tugas Covid-19 Sumut, dimana ada sejumlah nama yang dinilai kurang pas ditempatkan dalam tim tersebut. Sebab sejatinya, seluruh petugas yang namanya dimasukkan dalam SK Gugus Tugas, adalah para profesional yang berasal dari masing-masing unsur Forkopimda seperti Pemprov, TNI, Polri, Kejaksaan dan Lembaga Negara.

“Ada beberapa nama yang kita lihat bukan sebagai ASN atau mewakili unsur Forkopimda. Tetapi justru orang yang berasal dari luar lembaga negara (masyarakat), yang diduga punya kedekatan dengan pejabat,” sebutnya.

Bahkan katanya, hingga sekarang, belum ada pengumuman soal bantuan yang diterima oleh Gugus Tugas Covid-19 dari pihak swasta, BUMD dan BUMN, kemana saja disalurkan. Untuk itu, dirinya meminta agar Ketua Gugus Tugas Covid-19 Sumut segera mengevaluasi keberadaan tim serta kinerja jajarannya yang banyak menuai kritik di kalangan masyarakat.

Sebelumnya, Kabag Keprotokolan Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu, M. Ikhsan mengatakan bahwa GTPP Covid Sumut memberikan honor Rp.150 ribu/hari kepada staf yang bertugas di Posko. Akan tetapi, petugas tersebut harus mendapat surat tugas dari OPD-nya masing-masing.

Untuk Biro Humas dan Keprotokan sendiri, kata Ikhsan,  petugas yang mendapat honor dan memiliki surat tugas sebanyak 19 orang dari 39 staf Humas dan Keprotokolan.

“Bukan hanya dari Biro Humas dan Keprotokolan saja yang bertugas dan mendapat honor dari GTPP, melainkan semua OPD jajaran Pemprovsu,” jelasnya. (sbc-05)




Tinggalkan Balasan

error: