Search
Jumat 10 Juli 2020
  • :
  • :

Belum Serah Terima, Proyek SPAM Dinas Perkim Sumut Dipertanyakan

Proyek SPAM Dinas Perkim Sumut di Deliserdang. (ist.)

Starberita – Medan, Keberadaan sebuah proyek SPAM Regional Dinas Perkim Sumut diduga bermasalah. Pasalnya, hingga saat ini keberadaannya di daerah Deliserdang belum juga dilakukan serah terima antara pelaksana dengan pihak pengembang perumahan MBR untuk tahun anggaran 2019.

Berdasarkan informasi diperoleh, proyek dengan biaya Rp.1,9 Miliar tersebut belum tuntas 100%. Karenanya, Dinas Perkim Sumut masih membayarkan biaya pengerjaan sebesar 80% dari anggaran yang disepakati.

Hanya saja, belum ada langkah tegas pemberian sanksi kepada pelaksana proyek tersebut hingga kini. Sehingga pembangunan Sarana Pegolahan Air Minum (SPAM) Regional oleh Dinas Perkim Sumut terkesan terbengkalai tanpa ada kelanjutan bagaimana fasilitas itu bisa bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) tersebut.

Hal ini pun turut menimbulkan kecurigaan di masyarakat, mengingat hingga kini belum ada langkah tegas dari Dinas Perkim Sumut untuk memasukkan perusahaan pelaksana proyek (pemenang tender) ke dalam daftar hitam, dengan alasan bahwa yang belum selesai adalah masalah debit air yang keluar dari dalam tanah tidak mencukupi.

Anggota DPRD Sumut, Ari Wibowo yang diminta tanggapan terkait hal tersebut menilai bahwa sikap Dinas Perkim menjadi pertanyaan. Sebab bagi pelanggar kesepakatan atas pengerjaan proyek pemerintah, harusnya diberikan sanksi tegas. Karena dilakukan secara tidak langsung dan menyebabkan kerugian uang negara di dalamnya.

“Tentu ini sebuah keanehan. Harusnya kan sebelum dikerjakan, sudah diperhatikan seluruh bagian. Mulai dari sumber air hingga kualias SPAM. Kenapa yang jadi masalah justru sumber air?,” ucap Ari mempertanyakan.

Oleh karenanya, sebagai anggota Dewan, Ari pun meminta Kepala Dinas Perkim Sumut, Ida Mariana agar bisa memberi penjelasan tentang kelanjutan proyek yang hingga kini masih terbengkalai dan tidak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan warga.

“Jangan ada yang ditutupi soal ini. Jika tidak ada ketegasan dan sanksi dari dinas terkait, maka itu akan kita pertanyakan. Karena ini soal penggunaan APBD,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Perkumpulan Masyarakat Demokrasi Deempatbelas, Nezar Djoeli meminta lembaga terkait agar segera melakukan audit investigasi guna memperjelas persoalan yang terjadi. Sebab ia menduga ada sesuatu yang ditutupi oleh Dinas Perkim Sumut terkait akan keberadaan proyek SPAM regional tersebut.

“Jangan sampai ada permainan pejabat di dalamnya. Kita mau ini dituntaskan oleh lembaga yang berwenang mengauditnya. Tentu yang jadi pertanyaan kita, bila dinas tidak berani tegas kepada pelaksana proyek yang menang lewat tender,” sebutnya.

Nezar pun berharap ada langkah audit investigasi dari lembaga yang berwenang atas persoalan pelaksanaan proyek tersebut.

Informasi dihimpun, hingga kemarin pihak pengembang disebutkan belum mau menerima hasil kerja proyek SPAM Regional yang diperkirakan masih 80% pengerjaannya

Terpisah, Kadis Perkim Sumut, Ida Mariana yang dikonfirmasi akan hal tersebut juga tak koperatif. Dirinya yang di WhatsApp tak menggubris pesan yang disampaikan. bahkan ketika dicoba ditemui langsung di kantornya, pihak sekuriti kantor mengatakan bahwa yang bersangkutan tak ada di tempat meski mobis dinasnya terlihat berada di parkiran. (sbc-05)




Tinggalkan Balasan

error: