Search
Rabu 3 Juni 2020
  • :
  • :

‘Segudang’ Permasalahan Rakyat Belum Teratasi di Nias

 

Starberita – Medan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut)
Berkat Kurniawan Laoli memastikan bakal melaporkan ‘segudang’ pengaduan masyarakat daerah pemilihannya dari Kepulauan Nias kedalam rapat paripurna dewan, untuk dibahas bersama.

Mulai dari kondisi jalan rusak di Kecamatan Lotu Nias Utara dan 2 Kilometer Nias Tengah. Padahal, jalan tersebut baru selesai dikerjakan tahun 2019. Begitu juga penambahan Ruang Kelas Baru (RKS) di Nias yang sudah rusak, seperti pada tingkat SMA/SMK.

Demikian dikatakan politisi Partai NasDem tersebut kepada wartawan diruang Komisi E DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan,  Senin (18/5/2020).

Menurutnya, dengan melaporkan apa yang menjadi pengaduan warga, maka Pemprovsu akan mengetahui, kalau masih banyak pengerjaan proyek jalan yang ada dikepulauan Nias tidak sesuai dengan bastec dan penganggaran.

Salah satunya juga pengerjaan proyek sanitasi di Desa Madolaoli Dusun 1 Kecamatan Gunung Sitoli, proyek 2018 ke 2019 juga masih mangkrak (belum bisa digunakan,red). Padahal pengerjaan sudah lama selesai.

“Warga sudah menyampaikan kepada saya kalau sanitasi air bersih belum dapat dimanfaatkan, padahal sudah selesai dikerjakan. Ketika ditanya warga ke kepala dusun, kepala dusun bingung, ke walikota ditanya belum ada serah terima katanya, ditanya ke dinas PSDA Sumut, bukan lagi urusannya. Jadi warga bingung juga mau tanya kemana,” ujarnya.

Kejadian serupa juga dialami warga Desa Hilihao Kecamatan Gunung Sitoli. Pembangunan fasilitas air bersih yang sudah selesai tapi belum bisa digunakan karena belum diserahterimakan. Padahal masyarakat sangat butuh dilihat dari kondisi wilayahnya yang penggunungan.

“Saya kira, masih banyak sanitasi sanitasi lain yang kondisinya belum bisa digunakan, padahal sudah rampung pengerjaanya,” bebernya.

Dirinya pun sedikit heran, mengapa pengerjaannya sudah selesai, tapi belum ada serah terima ke walikota.

K”akan pertanyakan tugas PPK nya, mengapa belum ada serahterimnya, khususnya ke penerima manfaat,” tuturnya.

Jika seperti itu kondisinya, maka pengaduan warga harus dilaporkan.

“Saya akan bahas pengaduan ini hingga tingkat peripurna, agar kebutuhan warga cepat teratasi, mulai dari infrastruktur jalan, pendidikan dan sanitasi air bersih,” tandasnya. (sbc-03)




Tinggalkan Balasan

error: