Search
Minggu 7 Juni 2020
  • :
  • :

Kapolda Tegaskan Penyimpangan Penyaluran Bantuan Masuk Kategori Tindak Pidana Korupsi

Starberita – Medan, Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin Siregar menyampaikan beberapa kebijakan dan penegakan hukum yang dilakukan Polda Sumut di masa pandemi Covid-19 saat memberikan keterangan di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut di Kantor Gubsu, Senin (18/5/2020).

Menurut Martuani, ada yang menarik di Sumut dan sangat menyinggung rasa keadilan. Dimana menurutnya, diantara penerima bantuan sosial tersebut ada yang memiliki rumah permanen ataupun rumah yang terbilang bagus namun dituliskan penerima bantuan sosial.

“Ini sebetulnya sangat-sangat tidak pantas. Dan yang salah adalah masalah data. Tinggal data ini yang harus divalidasi dan di update. Dan inilah yang membuat masyarakat langsung bereaksi karena dianggap tidak adil,” sebut Martuani.

Kemudian, sambungnya, diantara penerima bantuan tersebut juga ada yang mendapat tumpang tindih. Dimana ada masyarakat yang mendapat bantuan dari Kemensos, Provinsi, dan dari Kabupaten/Kota. Hal ini pun menurutnya sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

“Disinilah kami berperan. Untuk masyarakat yang terdampak langsung, maka melalui inturksi Bapak Kapolri, Polsek dan Polres sudah langsung action. Kita memberikan sembako kepada masyarakat-masyarakat yang belum mendapatkan yang seharusnya dia berhak,” ungkapnya.

Terkait penyaluran bansos, dikatakannya bahwa Polda Sumut sendiri telah menyalurkan bantuan 25 ton beras didukung anggaran dari Mabes Polri. Selain itu, Polda Sumut juga sudah mulai lakukan tindakan berupa bantuan sosial dapur umum dan pembagian sembako kepada seluruh lapisan masyarakat.

Martuani pun kemudian mengatakan, bahwa ada isu-isu yang tak dapat ditepis. Yakni isu terkait adanya indikasi kecurangan ataupun penyimpangan, baik itu bantuan sosial maupun bantuan langsung tunai. Sebab menurutnya, melalui pemberitaan di berbagai media semua orang berpotensi menjadi humas dan tak dapat lagi ditutup-tutupi.

“Yang sedang kami dalami adalah kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial maupun BLT. Sebagaimana intruksi Bapak Presiden, kami akan terapkan kasus ini sebagai kategori tindak pidana korupsi. Ada beberapa wilayah yang saat ini kami sedang telusuri dan kami sedang kumpulkan data, apakah benar telah terjadi tindak pidana korupsi,” ucap Martuani.

Untuk itu Martuani pun mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) terdampak Covid-19 untuk tidak melakukan tindakan melanggar hukum. Sebab, jelasnya, Polda tidak akan memberikan toleransi untuk tindakan perbuatan yang sangat menyentuh rasa kemanusiaan dan rasa keadilan.

“Siapapun yang melakukannya dan kami akan teruskan sampai penegakan hukum yang tidak perlu disebutkan disini untuk beberapa wilayah tersebut. Yang pasti, saya sudah perintahkan Direktur Tindak Pidana Khusus Polda Sumut untuk melaksanakan penyelidikan untuk dugaan-dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan. Apakah bantuan sosial ataupun bantuan langsung tunai,” tegas Martuani. (sbc-05)




Tinggalkan Balasan

error: