Search
Rabu 8 April 2020
  • :
  • :

Persoalan eks Mahasiswa Pelita Bangsa, Kemenristek Dikti Didesak Surati 2 PTS

 
Starberita – Medan, Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Republik Indonesia didesak segera menyurati kedua Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yakni STKIP Budi Daya dan Cut Nyak Dien untuk menyelesaikan persoalan 27 eks mahasiswa STKIP Pelita Bangsa yang hingga saat ini belum wisuda.
Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut), Dimas Triadji mengatakan
ada dua opsi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah 27 eks mahasiswa Pelita Bangsa yang nasibnya masih terkatung-katung akibat dicabutnya izin STKIP Pelita Bangsa yang disebabkan sistim yang tidak diawasi secara ketat. Opsi pertama telah disepakati Komisi E akan ke Kemenristek Dikti untuk meminta menyurati pihak perguruan tinggi Pelita Bangsa dan perguruan tinggi Budi Daya dan Cut Nyak Dien.
Seharusnya, kata Dimas yang juga Sekretaris Fraksi Partai NasDem ini, Kemenristek Dikti berani menutup perguruan tinggi Pelita Bangsa harus juga menyelesaikan masalah nasib mahasiswa samapi tuntas, karena pihak Pelita Bangsa sepertinya lepas tangan. Padahal mahadiswanya sebagian besar tinggal menunggu diwisuda.
Dari pertemuan sebelumnya dengan Kemenristek dikti, lanjut politisi muda asal dapil Sergai dan Tebingtinggi ini, mahasiswa Pelita Bangsa dipindahlan ke sua PTS yaitu STKIP Budi Daya dan ke Cut Nyak Dien. Kemenristek dikti juga memutuskan pemindahan mahasiawa jadi tanggung jawab PTS yang ditutup, tapi pihak Pelita Bangsa lepas tangan.
“Sementara, pihak kampus yang ditunjuk menerima mahasiawa Pelita Bangsa tetap memberikan syarat administrasi dan membayar uang masuk, jika mahasiswa tersebut pindah ke perguruan tinggi Budi Daya,” ujar Dimas kepada wartawan diruang kerjanya Gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (21/1/2020).
Karena itu, lanjut Dimas, pihaknya akan kembali menemui Kemenristek Dikti agar tegas dan menuntaskan masalah mahasiswa tersebut. Jika opsi pertama juga masih mentok alias mengalami jalan buntu, maka akan dilakukan opsi kedua terpaksa diajukan agar dibentuk pansus (panitia khusus) penyelesaian masalah nasib mahasiswa yang perguruan tingginya ditutup akibat dicabut izinnya oleh Kemenristek Dikti.
“Pansus ini dimungkinkan mengeluarkan rekomendasi agar yang terkait melanggar dapat diajukan ke ranah hukum,” pungkasnya (sbc-03)



Tinggalkan Balasan

error: