Search
Selasa 4 Agustus 2020
  • :
  • :

Soal Banjir Bandang Labura Bukan Illegal Logging, Statement Gubsu Sakiti Hati Rakyat

 

Starberita – Medan, Pernyataan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi yang menyebutkan banjir bandang di Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) bukan akibat illegal loging dinilai tidak hanya sudah menyakiti hati rakyat Labura tapi juga membahayakan kelestarian hutan Sumut.

Penilaian ini dinyatakan Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Zeira Salim Ritonga kepada wartawan di ruang kerjanya Gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (9/1/2020), menanggapi statement Gubsu menyatakan banjir bandang Labura bukan karena illegal logging di media.

Zeira yang juga berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut VI meliputi Labura, Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan (Labusel) mengungkapkan bahwa dirinya sudah menduga dengan jawaban Gubsu.

“Kita sudah duga jawaban Gubsu seperti itu. Miris rasanya mendengar statement itu. Tanpa investigasi dilakukan, Gubsu sudah memberikan statement meresahkan masyarakat khususnya warga Labura yang menjadi korban banjir bandang tersebut,” ketusnya.

Putra daerah Labura ini juga menilai, statement Gubsu Edy sangat membahayakan kelestarian hutan di Sumut yang saat ini sudah sangat parah kerusakannya.

“Gubsu memberikan statement tanpa melakukan invetigasi, tapi sudah menyimpulkan bahwa banjir bandang di Desa Hatapang Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labura bukan dari kegitan Logging di daerah tersebut dengan alasan tidak masuk akal dan tanpa penelitian lebih mendalam,” cetusnya.

Seharusnya, tegas kata politisi PKB ini, Gubsu harus membuat team investigasi dan penelitian terhadap penyebab banjir bandang dikaitkan dengan kerusakan hutan di Sumut khususnya di Kabupaten Labura, karena akibat dari banjir bandang itu sudah memakan korban jiwa dan kerugian cukup besar yang dialami rakyat.

“Sebelum mengambil keputusan, apakah banjir itu akibat illegal logging atau tidak, Gubsu hendaknya mengumpulkan informasi dari penggiat lingkungan, masyarkat dan Dinas Kehutanan Provsu yang konkrit dan konprehensif mengenai banjir bandang labura. Gubsu hendaknya jangan hanya melihat lokasi yang sengaja dibersihkan dari bongkahan sebelum Gubsu ke lokasi, agar opini dapat menggiring statement bahwa logging yang sedang beroperasi bukan penyebab banjir bandang,” ungkapnya.

Apalagi, kata Zeira Ritonga, statement Gubsu berbeda dengan penjelasan Dinas Kehutanan Provsu saat rapat dengar pendapat dengan Komisi B, Selasa kemarin, karena di Desa Pematang sebela Desa Hatapang yang terkena bencana juga terjadi perambahan tanpa memiliki izin.

“Kita ingatkan agar Gubsu lebih arif dan bijak menyikapi persoalan yang sudah menimbulkan korban jiwa. Jangan sampai masyarakat apatis dan akan membuat tindakan-tindakan anarkis terhadap pembalakan liar yang dianggap mengganggu, karena menganggap Pemda tidak memihak terhadap kesejehteraan dan keselamatan mereka,” tandasnya. (sbc-03)




Tinggalkan Balasan

error: