Search
Jumat 29 Mei 2020
  • :
  • :

Persoalan Infrastruktur & Drainase Dominasi Laporan Reses Anggota DPRD Medan

Persoalan Infrastruktur & Drainase Dominasi Laporan Reses Anggota DPRD Medan

* Keluhan Warga Saat Reses Harus Skala Prioritas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan terhitung sejak tanggal 17 sampai 22 Desember 2019 melaksanakan Reses I masa sidang I tahun 2019. Reses dilaksanakan berdasarkan Pasal 351 UU No. 27 tahun 2009 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah No. 16 bertujuan menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat terhadap pembangunan.

Bahkan, hasil Reses tersebut telah disampaikan Ketua DPRD, Hasyim, bersama para Wakil Ketua, Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan Bahrumsyah kepada Plt Walikota Medan dalam sidang paripurna, Senin (6/1/2020).

Dalam laporan yang disampaikan sesuai dengan yang dibacakan masing-masing anggota dewan perwakilan dari Dapil I sampai Dapil V masih didominasi persoalan buruknya infrastruktur, drainase, masalah pelayanan kesehatan, bantuan yang tidak tepat sasaran serta sulitnya mendapatkan bantuan pendidikan.

Rudiawan Sitorus (PKS) yang membacakan laporan dari Dapil I meliputi Kecamatan Medan Barat, Medan Baru, Medan Petisah dan Medan Helvetia dalam laporan yang disampaikan meminta Pemko Medan dapat menaikkan honor guru maghrib mengaji di Kota Medan, termasuk juga pemerataan distribusi honor bilal mayit.

Pemko Medan juga diminta memperhatikan BPJS terhadap Lansia dan menertibkan PSK di wilayah Sei Sikambing.

Selain itu, warga Medan Helvetia butuh pembangunan rumah duka Kristen serta aula untuk acara prosesi adat jika ada yang meninggal dunia, karena saat ini rumah warga sangat sempit, sehingga selalu menggunakan badan jalan saat acara adat.

“Kepada Dinas PKPPR Kota Medan dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan aula umum itu,” pinta Rudiawan menyampaikan laporan Renville P Napitupulu (PSI).

Dalam laporan Renville yang dibacakan, Rudiawan, anggota dewan masih menerima keluhan warga terkait drainase dan jalan rusak. “Termasuk juga soal Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) serta penanganan sampah yang belum maksimal,” katanya.

Adapun anggota dewan dari Dapil I, masing-masing Rudiawan Sitorus (PKS), Rajudin Sagala (PKS), Dame Duma Sari Hutagalung (Gerindra), Edward Hutabarat (PDI P), Robi Barus (PDIP), Antonius Devolis Tumangor (Nasdem), Renville P Nalitupulu (PSI) dan Abdul Rahman Nasution (PAN).

 

Sementara laporan dari Dapil II, meliputi Kecamatan Medan Deli, Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan yang dibacakan, Margareth MS (PDIP) meminta Pemko Medan untuk memperhatikan masalah limbah perusahaan di seputaran sungai Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan dan pembuangan limbah dari PT. KIM.

Pasalnya, aliran buangan air limbah tersebut mengeluarkan aroma busuk dsn berdampak kepada masyarakat di Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan.

Selain itu, Pemko Medan diminta untuk membuatkan titi di Lingkungan 20 serta pembetonan jalan di RS Kusta Sicanang. Pemko juga diminta meneruskan pekerjaan drainase di Jalan Platina III dan Platina IV sepanjang 1.800 meter, karena dikerjakan sejak tahun 2009 namun ditinggalkan begitu saja.

“Sementara, warga Kelurahan Sei Mati minta agar dilajukan perbaikan jalan yang sudah berlobang dan pembuatan drainase,” pintanya.

Masalah infrastruktur dan persoalan limbah di Dapil II, kata Margareth, harus menjadi perhatian serius Pemko Medan. “Konsep percepatan pembangunan Medan Utara yang dijanjikan Pemko Medan sampai sekarang belum terealisasi dengan baik,” paparnya.

Kepada Dinas Sosial, Margareth, meminta agar melakukan pendataan ulang bagi penerima bantuan KIS dan PKH serta Dinkes melalui Puskesmas agar melakukan fooging di Kelurahan Sei Mati.

“Kami juga meminta agar Dinas Perkim Kota Medan dapat merealisasikan pembangunan gedung sekolah untuk tingkatan SLTA Negeri di Kecamatan Medan Deli,” pintanya lagi.

Adapun anggota DPRD dari Dapil II, masing-masing T. Bahrumsyah (PAN), Sudari (PAN), Mulia Asri Rambe (Golkar), Surianto (Gerindra), Aulia Rachman (Gerindra), Abdul Rani (PPP), Abdul Latif (PKS), Janses Simbolon (Hanura), Ishak Abrar Mustafa Tarigan (Demokrat), T. Edriansyah Rendy (NasDem) dan Margareth MS (PDIP).

Laporan dari Dapil III, meliputi Kecamatan Medan Timur, Medan Perjuangan dan Medan Tembung yang disampaikan, Modesta Marpaung (Golkar) meminta Pemerintah Kota Medan untuk segera memperbaiki jalan dan drainase tepatnya di Gang Kelabu, Jalan Bukit Barisan I, Kelurahan Darat II, Kecamatan Medan Timur.

Pasalnya, sejak 2015 lalu persoalan itu dikeluhkan warga, hingga saat ini Pemko Medan belum juga merealisasikan keluhan warga tersebut.

“Melalui paripurna ini, kita minta Plt Walikota Medan segera mengintruksikan jajarannya untuk memperbaiki jalan dan drainase yang ada di Jalan Bukit Barisan Gang Kelabu tersebut, karena disana ada rumah ibadah dan sekolah mengaji,” kata Modesta.

Seharusnya, kata Modesta, Pemko Medan tidak mengabaikan keluhan warga Gang Kelabu tersebut. Apalagi, katanya, saat ini sudah ada Dana Kelurahan yang dialokasikan untuk membantu percepatan pembangunan di Kota Medan.

“Jadi, kembali saya tekankan agar dilakukan perbaikan jalan (Gang Kelabu) itu karena sudah lama dikeluhkan,” tegasnya.

Guru Honorer
Dalam kesempatan itu, Modesta, juga menyampaikan agar Pemko Medan menetapkan seluruh gaji honor di Medan disesuaikan dengan Upah Minimum Kota (UMK).

“Pemko Medan juga diminta untuk melakukan pendataan secara akurat jumlah dan masa bertugas guru honor sekolah negeri di Kota Medan. Pendataan tersebut sangat penting mengingat sebagian gaji honorer sudah dialokasikan di APBD,” katanya.

Modesta juga meminta Pemko Medan melakukan validasi data peserta BPJS dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Medan. “Sebab, menjadi peserta BPJS sangat sulit mendapatkan pelayanan prima dari rumah sakit,” tandasnya.

Anggota DPRD dari Dapil III yang melaksanakan Reses, yakni Paul MA Simanjuntak (PDIP), Wong Cun Sen (PDIP), Sahat B Simbolon (Gerindra), Netty Yunita Siregar (Gerindra), Irwansyah (PKS), Edwin Sugesti Nasution (PAN), Modesta Marpaung (Golkar) dan Parlindungan Sipahutar (Demokrat).

Sedangkan laporan dari Dapil IV, meliputi Kecamatan Medan Amplas, Medan Kota, Medan Area dan Medan Denai yang disampaikan, Edi Sahputra, mendesak Dinas PU, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan pihak BPJS dapat merespon keluhan warga yang disampaikan dalam laporan.

Selain itu, anggota dewan dari Dapil IV yang melaksanakan Reses juga banyak menerima keluhan terkait drainase dan badan jalan yang rusak.

Anggota DPRD dari Dapil IV, masing-masing Hasyim (PDIP), David RG Sinaga (PDIP), Ihwan Ritonga (Gerindra), Dedy Aksyari Nasution (Gerindra), Rudiyanto (PKS), Edi Saputra (PAN), M Rizky Nugraha (Golkar), Hendra DS (Hanura) dan Afif Abdillah (NasDem).

Selanjutnya laporan dari Dapil V, meliputi Kecamatan Medan Johor, Polonia, Selayang, Tuntungan, Maimun dan Sunggal yang disampaikan, Dhiyaul Hayati (PKS), menyampailan sejumlah catatan penting hasil Reses, diantaranya menyangkut pembangunan infrastruktur, ketersediaan blanko KTP, sampah dan kebakaran.

Untuk pengaspalan, Dhiyaul, meminta Pemko Medan untuk tidak mengerjakan proyek di akhir tahun anggaran.

Selain masalah infrastruktur, warga juga menyampaikan soal ketersediaan blanko KTP di Disdukcapil. “Soal ketersediaan blanko KTP, juga harus menjadi perhatian Pemko Medan,” ucapnya.

Beberapa permasalahan yang diungkapkan warga dalam reses tersebut, diantaranya soal ketersediaan bak sampah. Kemudian desakan agar Pemko Medan membangun UPT Pemadam kebakaran di kawasan Medan Selayang.

“Permintaan warga agar Pemko Medan membangun UPT Pemadam Kebakaran di kawasan Medan selayang karena di kawasan ini jauh dari jangkauan,” paparnya.

Dewan berharap, agar kegiatan Reses tidak hanya sebagai seremonial belaka, tetapi harus menjadi skala prioritas untuk direspon dan ditindaklanjuti oleh Pemko Medan menjadi program pembangunan kedepan.

Aspirasi atau masukan yang disampaikan pada pelaksanaan Reses merupakan media koreksi guna perubahan ke arah positif terhadap kebijakan Pemko Medan.

“Selanjutnya, Pemko Medan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Medan,” katanya.

Adapun anggota DPRD dari Dapil V, yakni Dhiyaul Hayati (PKS), Syaiful Ramadhan (PKS), Mulia Syahputra Nasution (Gerindra), D Edy Eka Suranta S Meliala (Gerindra), Daniel Pinem (PDIP), Johannes Haratua Hutagalung (PDIP), Henry Duin (PDIP), M Afri Rizky Lubis (Golkar), Habiburrahman Sinuraya (NasDem), Erwin Siahaan (PSI), Sukamto (PAN) dan Burhanuddin Sitepu (Demokrat).

Usai anggota dewan dari masing-masing Dapil menyampaikan laporannya, selanjutnya Plt Walikota Medan, Akhyar Nasution, dalam sambutannya meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan harus mendalami secara seksama hasil-hasil reses  yang disampaikan  anggota DPRD Medan mulai Daerah Pemilihan (Dapil) I sampai V.

Kemudian dipadukanserasikan dengan hasil-hasil musyawarah perencanaan pembangunan  (musrenbang), sekaligus menjadi masukan utama penyusunan prioritas program pembangunan Kota pada masa mendatang.

Perlunya OPD melakukan pendalaman, kata Akhyar, karena hasil Reses yang disampaikan anggota DPRD Medan, banyak bermuatan saran masukan penting dan strategis, bail yang bersifat alternatif kebijakan maupun program-program pembangunan kota yang menggambarkan kebutuhan pokok masyarakat.

“Pelaksanaan reses DPRD Medan merupakan salah satu tugas dewan yang cukup penting dan strategis, terutama dalam rangka membangun komunikasi pembangunan secara timbal balik, guna lebih menyelaraskan  arah kebijakan dan program pemabngunan kota dengan aspirasi masyarakat,” kata Akhyar.

Akhyar mengajak, semua dan seluruh pemangku kepentingan agar terus meningkatkan komitmen dan bersinergi membangun kota, sehingga dapat menjadi modal sosial yang besar di tengah-tengah masyarakat.

“Pembangunan kota dapat optimal dilakukan jika seluruh stakeholder bergandengan tangan, menjabarkan dan melaksanakan visi dan misi pembangunan kota yang telah ditetapkan bersama,” kata Akhyar.

Disamping itu, kata Akhyar, harus diyakini sesungguhnya Kota Medan memiliki sumber daya pemabngunan  yang dapat dikembangkan secara luas melalui kerja keras, keikhlasan dan kemitraan yang kokoh.

“Saya yakin, dengan visi bersama, kita mampu mewujudkan tujuan besar masyarakat dalam pembangunan, terutama meningkatkan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat yang semakin baik sekaligus menjadikan Kota Medan sebagai kota masa depan bagi kita semua,” ungkapnya.

Lebih jauh, Akhyar, mengungkapkan Medan sebagai kota yang terus berkembang, tentunya banyak masalah dan tantangan pemabngunan yang harus dihadapi, bahkan sifatnya cenderung semakin multi kompleks. Tidak hanya tuntutan pelayanan publik yang semakin berkualitas, tapi juga melibatkan dimensi yang lebih luas.

Termasuk, upaya mempercepat dan memperluas pembangunan kota, seperti menjadikan Medan sebagai tujuan berinvestasi, wisata, pusat pendidikan dan kesehatan berkualitas. ***Semoga***

 

 

 




Tinggalkan Balasan

error: