Search
Senin 24 Februari 2020
  • :
  • :

Masyarakat Paya Lombang Sergai Minta Iuran BPJS Tidak Naik

 

Starberita – Medan, Persoalan BPJS Kesehatan tidak habis-habisnya menjadi keluhan masyarakat di Sumatera Utara. Kali ini hal tersebut datang masyarakat Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang sangat meresahkan dengan wacana kenaikan iuran yang dinilai sangat memberantkan dan membenani rakyat.

Selain itu, keluhan warga ini juga mengaraha kepada susahnya Pupuk Subsidi, penyalurahan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan sulitnya pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sergai.

Seperti dikatakan Kepala Dusun 2 Suprapto dan salah seorang warga Nurleli yang dihadapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut dari Fraksi Partai NasDem, Dimas Triadji S.I.Kom meluapkan keresahannya mereka tentang rencana pemerintah yang akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk semua kelas.

“Kepada Bapak Dimas mohon disampaikan kepada BPJS Kesehatan untuk tidak menaikkan iuran di tahun depan, karena sangat memberatkan kami sebagai masyarakat kecil. Seharusnya masih ada solusi lain tanpa harus menaikkan iuran,” ungkap ketiga warga Desa Paya Lombang tersebut saat kegiatan Reses Anggota Dewam Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Partai NasDem Dimas Triadji S.I.Kom di Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai yang dilaksanakan dari 19 Desember 2019 sampai 18 Desember 2019.

Hadir pada tersebut Anggota DPRD Kabupaten Sergai dari Fraksi Partai NasDem, Julasman,  Suryadi serta Siswanto dan unsur kepala dusun, kecuali Kepala Desa Paya Lombang yang tidak hadir ditengah-tengah reses dewan tersebut.

Sementara itu, Kepala Dusun 5 Desa Paya Lombang Poniran, mengungkapkan hingga saat ini warganya belum mendapatkan KIA untuk anak-anak mereka, pasalnya berkas pengurusan warga masih bertumpuk di Kantor Desa dan belum dikerjakan oleh perangkat desa.

Selain Poniran, Kepala Dusun 2 Suprapto juga mengungkapkan saat ini para petani sulit sekali mendapatkan pupuk baik yang subsidi maupun non subsidi. Sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada kesuburan tanaman pertanian.

“Sudah beberapa waktu ini, para petani di desa ini sulit sekali mendapatkan pupuk baik yang subsidi maupun non subsidi. Kita meminta kepada bapak Dimas untuk segera mendesak pemerintah agar mencari solusinya supaya tanaman pertanian di Sergai ini bisa maksimal tumbuh dan menghasilkan,” ucapnya.

Suprapto juga meminta agar pemerintah segera mengaspal Jalan gang Subur yang ada di dusun 2 ini karena jika terjadi hujan maka jalan tersebut seperti kubangan dan ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan yang sangat berdampak pada kesehatan.

“Saat ini ada dana desa, seharusnya dana tersebut bisa digunakan untuk mengaspal atau mengecor jalan yang saat ini kondisinua sudah seperti kubangan kerbau,” tuturnya.

Sementara warga Dusun 2 Riani br Purba dusun 2 mengungkapkan pembagian bagi penerima PKH tidak merata dan tidak objektif. Banyak warga yang dinilai mampu dalam perekonomian mendapatkan bantuan PKH. Sementara bagi warga yang benar-benar tidak mampu tidak mendapatkan bantuan tersebut bahkan tidak didata.

“Jadi sebagai masyarakat kecil, kami meminta tolong kepada bapak anggota dewan untuk segera menyampaikan hal ini kepada pemerintah dan mengkoorinasikannya. Agar pembagian PKH benar-benar tepat sasaran,” pintanya.

Menanggapi keluhan warga Dimas menjelaskan, wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk semua kelas sudah dibahas oleh DPR RI bersama Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan sendiri yang memunculkan sebuah kesepakatan bahwa tidak akan terjadi kenaikan iuran untuk peserta BPJS Kesehatan kelas III.

“Akan tetapi hal tersebut masih kesepakatan bersama dan belum menjadi ketetapan dan dimuali dalam suatu regeulasi. Kita berdoa agar hal ini bisa terealisasi,” ujarnya.

Untuk persoalan KIA, lanjut Dimas, dirinya akan berkoorinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sergai khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Discapil) agar segera mengentaskan permasalahan ini dan meminta Bupati Sergai agar menegur Camat dan Kepala Desa segera mengerjaka berkas pengajuan KIA warga yang menumpuk di Kantor Kades.

Terkait perssoalan pupuk Subsidi, Dimas, saat ini pembagian pupuk telah dibatasi yakni untuk satu hektar lahan hanya diberikan 25 kilogram pupuk, yang tentunya hal ini tidak sesuai dengan kebutuhan.

“Dan kebijakan ini bersifat nasional serta akan ditinjau ulang dengan melihat kebutuhan petani disetiap daerah,” ucapnya.

Mengenai jalan Dusun 1 dan 2 yang diminta untuk segera diaspal, kata Dimas, perlu diketahui bersama bahwa Pemkab Sergai memiliki keterbatasan untuk memperbaiki seluruh infrastruktur di kabupaten ini. Sehingga perlu secara bertahap untuk memperbaiki atau mengaspal seluruh infrastruktur jalan di Sergai.

“Jika tahun ini dianggarkan untuk jalan A, maka anggaran ditahun berikutnya untuk jalan B dan begitu seterusnya. Namun jika nanti ada Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), maka dirinya berjanji akan memperjuangkan bantuan tersebut untuk bisa terealisasi ke Kabupaten Sergai yang nantinya akan dipergunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan,” tegasnya.

Untuk PKH, terang Dimas, yang melakukan tugas pendataan dan yang memutuskan siapa yang mendapatkan bantuuan PKH adalah tenaga pendamping yang berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan kepala desa. Jika masih ada warga yang belum mendapatkan bantuan tersebut, maka dirinya akan mendesak pihak-pihak yang terlibat untuk benar-benar melakukan pendataan dan mencoret nama warga yang dinilai mampu dalam mendapatkan PKH.

“Warga bisa melaporkan kepada Kades, Camat atau Dinas Sosial apabila ada warga yang dinilai mampu mendapatkan PKH. Silahkan dilaporkan, nanti ada petugas yang mencoret nama warga tersebut,” pungkasnya. (sbc-03)

 




Tinggalkan Balasan

error: