Search
Selasa 11 Agustus 2020
  • :
  • :

Mendikbud Tetapkan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan ‘Merdeka Belajar’

Starberita – Jakarta, Menindaklanjuti arahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres RI, Ma’ruf Amin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan ‘Merdeka Belajar’.

“Keempat program tersebut yakni, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi,” sebut Kadisdik Kab. Batubara, Ilyas S. Sitorus via WhatsApp kepada awak media usai dirinya mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakenas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala LPMP se-Indonesia di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Grand Pancoran Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Menurut Ilyas, empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus pada arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Arah kebijakan baru, kata ilyas, sebagaimana yang disampaikan Mendikbud RI pada penyelenggaraan USBN, bahwa pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah.

Dijelaskannya bahwa ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya.

“Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran,” terang Ilyas mengutip paparan Mendikbud RI, Nadiem Anwar Makarim.

Kemudian terkait dengan UN, sambung Ilyas, tahun 2020 mendatang merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya. Dimana pada tahun 2021, jelasnya, penyelenggaraan UN akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah. Misalnya kelas 4, 8, ataupun kelas 11. Sehingga diharapkan dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Namun, hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.

“Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS,” terang Ilyas.

Sedangkan untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), tambahnya, Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dimana nantinya dalam kebijakan baru tersebut, para guru bisa secara bebas untuk memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.

“Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup,” ujar ilyas sebagaimana yang di uraikan Mendikbud RI.

Lebih lanjut Ilyas menyebutkan, dalam acara yang dihadirinya, Mendikbud mengatakan bahwa dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah.

Dimana komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, dan jalur perpindahan maksimal 5%. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 30% lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah.

“Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi,” ujar ilyas.

Ilyas juga mengatakan bahwa Mendikbud berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan.

“Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru kesekolah yang kekurangan guru,” paparnya mengulang Pesan Mendikbud.

Adapun yang menjadi narasumber dalam Rakornas Kemendikbud RI yang mengangkat tema ‘Membangun Sinergi Bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas’ antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Anwar Makarim. (sbc-05)




Tinggalkan Balasan

error: