Search
Rabu 15 Juli 2020
  • :
  • :

DPRD dan Pemprovsu Harus Lahirkan Perda Yang Berkualitas

Starberita – Medan, Sebanyak 21 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Penprovsu), 9 diantaranya telah melengkapi Naskah Akademik (NA). Sedangkan 6 usulan Ranperda hanya draft dan 6 Ranperda lainnya masih usulan berbentuk judul.
“Sedangkan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut ada 7 usulan Ranperda yang berasal dari Komisi A, 1 usulan dari Komisi B dan 4 usulan dari Komisi E yang semuanya masih judul,” kata Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut, Rony Reynaldo Situmorang kepada wartawan di ruang kerjanya Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (11/12/2019).
Rony menjelaskan bahwa dalam menentukan Ranperda prioritas, usulan Ranperda harus memenuhi tahapan-tahapan penentuan skala prioritas yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis (Juknis) kebutuhan Perda.
Sebaliknya, lanjut Politisi Partai NasDem ini, jika hasil skala prioritas belum cukup memenuhi kuota jumlah Perda dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), maka perlu dilaksanakan penentuan skala prioritas dengan memperhatikan aspek aspirasi masyarakat melalui kuesioner.
Pasalnya, masih kata Rony, dalam membahas dan mengesahkan Perda, pihaknya akan benar-benar memperhatikan spirit yang disampaikan Pemerintah Pusat dalam rangka penyederhanaan Perda.
“Karena Presiden Joko Widodo telah mengatakan Omnibus Law, semua peraturan-peraturan daerah yang banyak itu akan disederhanakan. Sehingga Perda yang ada nantinya mampu mendukung iklim investasi di Sumut,” ujarnya.
Rony juga berharap agar saat pembahasan Ranperda nantinya, Bapemperda DPRD Sumut dapat menghasilkan Perda yang berkualitas bukan kuantitas yang tentunya akan banyak menghabiskan APBD, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas program pemerintah daerah.
“Kita tidak akan terburu-buru memutuskan Propemperda, karena Badan Musyawarah (BANMUS) DPRD Sumut telah memutuskan akan menggelar Sidang Paripurna pada 23 Desember 2019 mendatang dengan agenda penetapan Propemperda 2020. Selain itu dalam rapat tadi, kita juga meminta agar OPD yang mengusulkan Ranperda agar membawa penjelasan tertulis yang berisikan latarbelakang, penjelasan, tujuan serta urgensi Ranperda yang diusulkan,” tandanya.
Tidak hanya itu, tegas Rony, Kepala Biro Hukum Pemprovsu juga diingatkan agar membuat skala prioritas usulan dari OPD. Demikian juga komisi-komisi DPRD Sumut yang mengusulkan Ranperda.
“Karena kita ingin Perda yang disahkan nantinya bisa mendukung program pemerintah daerah untuk mensejahterakan rakyat,” pungkasnya. (sbc-03)



Tinggalkan Balasan

error: