Search
Senin 30 Maret 2020
  • :
  • :

Soal Pengangkatan Kepsek, Assessment Gubsu Tak Sesuai Dengan Permendiknas

Starberita – Medan, Sejumlah guru yang tergabung dalam Forum Musyawarah Calon dan Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri Sumatera Utara mempertanyakan kepastian pengangkatan mereka menjadi kepala sekolah yang hingga saat ini belum terealisasi. Padahal mereka telah melengkapi persyaratan dan mengikuti seluruh program untuk menjadi kepala sekolah hingga berbulan-bulan.

Demikian dikatakan salah seorang anggota Forum Musyawarah Calon dan Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri Sumut, Sabar Silaen ketika rapat dengan pendapat (RDP) bersama Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumut bersama Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumut Arsyad Lubis di Gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (10/12/2019).

Dihadapan Ketua Komisi E DPRD Sumut, Dimas Triadji beserta anggota dan Kadisdiksu, Sabar menjelaskan meskipun dirinya bersama calon kepala sekolah lainnya telah memenuhi kriteria pencalonan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 6 Tahun 2018 tentang PenugasaN Guru Menjadi Kepala Sekolah, nasib mereka hingga saat ini masih belum jelas bahkan diantaranya sudah memasuki usia pensiun.

Sabar juga menerangkan, bahwa didalam Permendiknas tersebut, untuk menjadi Kepsek, diwajibkan bagi seorang guru memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) yang diperoleh dari Lembaga Pelatihan dan Pendidikan Kepala Sekolah dan juga harus memiliki Surat Tanda Tamat Pelatihan dan Pendidikan dari Lembaga Penjaminan dan Pengembangan Mutu Pendidikan.

“Perlu bapak anggota dewan ketahui bhawa untuk mendapatkan NUKS ini, kami harus berbulan-bulan mengikuti pendidikan di LPPKS, yang dimulai Desember 2018 hingga Juni 2019,” ucapnya.

Sabar juga menuturkan, selama menunggu proses pengangkatan sebagai Kepsek, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bukan menjalankan regulasi yang berlaku yakni Permendiknas Nomor 6 Tahun 2018, melainkan malah membuat kebijakan baru yakni melaksanakan assessment melalui Disdik Sumut untuk guru yang akan menjadi Kepsek.

Selain itu, lanjutnya, juga mengangkat Plt Kepsek yang bukan berasal dari guru-guru yang telah memenuhi persyaratan sesuai Permendiknas yang mengakibatkan disejumlah sekolah hanya dipimpin seorang Plt Kepsek dan beberapa sekolah lainnya harus dipimpin seorang Kepsek yang belum memiliki NUKS dan STTPP.

“Kami tidak tahu sampai kapan Plt Kepsek itu bertugas. Misalnya, di SMK Negeri 21 dan SMA Negeri 20 dan SMK Negeri 14. Semua sekolah ini berlokasi di Kota Medan,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Sumut Dimas Triadji mengatakan, pelaksanaan assessment yang telah ditentukan oleh Edy Rahmayadi, tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Permendiknas Nomor 6 Tahun 2018, karena assessment tersebut tidak memiliki dasar hukum, karena itu harus dievaluasi.

“Dalam ini saya mempertanyakan apa dasar hukum Gubsu Edy menentukan assessment? Tidak ada kita lihat adanya assessment didalam Permendiknas tersebut untuk pengangkatan seorang Kepsek SMA maupun SMK Negeri. Ini harus dihentikan. Gubsu tidak boleh semena-mena dan harus mengikuti regulasi yang berlaku karena calon Kepsek yang hadir di RDP ini telah mengikuti seluruh persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam regulasi hingga berbulan-bulan,” ketus politisi Partai NasDem tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi E Berkat Kurniawan Laoli mengatakan bahwa didalam Bank Data sudah ada 41 guru calon Kepsek yang telah memenuhi kualifikasi dan persyaratan dan mereka harus dipilih menjadi Kepsek tanpa melalui assessment yang dibuat oleh Edy Rahmayadi sebagai Gubsu.

“Ke 41 nama guru yang ada di Bank Data harus segera dilantik sebagai Kepsek tanpa melalui ketetapan assessment yang dibuat seorang Gubsu,” tandasnya.

Menanggapi kritikan dari Forum Musyawarah Calon dan Kepala Sekolah Sumut dan Ketua Komisi E beserta anggota, Kadisdik Sumut Arsyad menyatakan bahwa kebijakan assessment yang dibuat Gubsu Edy dikarenakan peralihan pengelolaan SMA dan SMK sederajat dari Pemkab/Pemko ke Pemprovsu.

“Itulah yang menjadi alasan dilaksanakannya assessment. Meskipun demikian, permintaan DPRD Sumut ini akan saya sampaikan kepada Gubsu dan bagi Forum Musyawarah Calon dan Kepala Sekolah, saya minya agar bersedia ditempatkan ditempat yang jauh seperti di Kepualaun Nias,” pungkasnya. (sbc-03)




Tinggalkan Balasan

error: