Search
Rabu 12 Agustus 2020
  • :
  • :

BPJS Kesehatan Telah Berubah Fungsi?

Starberita – Medan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat ini dinilai telah berubah fungsi sebagai pembuat regulator yang sebelumnya bertugas sebagai penyelenggara jaminan kesehatan masyarakat.

Tidak hanya itu, kata Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut), dr Poarada Nababan Sp.B, sistim pengobatan yang berjenjang dan berbelit-belit membuat biaya perobatan menjadi membengkak. Hal itulah yang menjadi factor penyebab anggaran BPJS Kesehatan menjadi defisit.

“Seperti kita lihat dilapangan, masih banyak masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS yang akan mengurus kartunya ketika akan berobat. Dan sebaliknya, bila sudah selesai berobat, masyarakat tidak melanjutkan pembayaran iiuran BPJS nya.

Alasannya, menurut Poaradda Nababan, sesuai fakta lapangan masih banyak masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS dan baru akan mengurus ketika hendak berobat. Dan sebaliknya, bila selesai berobat lalu masyarakat tersebut tidak melanjutkan pembayaran iuran BPJS nya. Sementara syarat aktif kartu BPJS Kesehatan 14 hari.

Selain itu, ungkapnya, sistim pelayanan yang berbelit-belit juga membuat pembayaran BPJS Kesehatan ke rumah sakit menjadi membengkak.

“Pasien BPJS setelah 4 hari di rumah sakit maka aka disuruh pulang lalu pasien itu kembali lagi ke rumah sakit untuk penanganan lanjutan penyakitnya. Jadi sengaja diperpanjang mata rantai penangan pasiennya. Dan rumah sakit terpaksa mengikuti aturan itu agar dapat mengklaim biaya pengobatannya pasien,” ujarnya.

Sambung Poaradda lagi, sistem perujukan dari rumah sakit tipe C lalu ke rumah sakit tipe B seharusnya tidak perlu karena hanya membuat terjadinya pemborosan anggaran BPJS Kesehatan saja. Padahal, bila anggaran itu ditambahkan untuk rumah sakit tipe C maka dapat menghemat anggaran.

“Contohnya, bila ada pasien penderita Apendiks (usus buntu) pecah, karena plafon BPJS tidak cukup untuk ditangani di rumah sakit tipe C, terpaksa pasien itu kita rujuk ke rumah sakit tipe B. Padahal kemampuan dokter di rumah sakit tipe C mampu menangani penyakit tersebut. Namun karena anggaran yang diberikan tak mencukupi terpaksa kita rujuk ke tipe B. Kan menjadi pemborosan ini namanya. Jadi bertambah lagi biaya ngirim pasien dengan ambulans,” tukasnya.

Parahnya, sistem pembayaran BPJS Kesehatan ke rumah sakit yang begitu lama dan berbelit-belit membuat banyak rumah sakit menjadi tutup.

“Seharusnya pemerintah juga melihat persoalan ini. Jangan menambah masalah baru, agar tidak semakin bertambah jumlah rumah sakit yang tutup dan menambah pengangguran di bidang medis ,” pungkasnya. (sbc-03)




Tinggalkan Balasan

error: