Search
Kamis 13 Agustus 2020
  • :
  • :

Cipayung Sumut: Kapoldasu Harus Tegas

Starberita – Medan, Gelombang Aksi Mahasiswa yang ricuh di Depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Jalan Imam Bonjol, Kota Medan yang menolak beberapa RUU KUHP beberapa waktu lalu diduga Kapoldasu ditunggangi oleh DPO terorisme.

Alhasil, hal tersebut mendapat kritik tajam dari kelompok mahasiswa Cipayung Sumut. Dimana kritik tersebut disampaikan setelah Diskusi Publik berjudul ‘Aksi Mahasiswa di Sumatera Utara diduga ditunggangi DPO Terorisme, benar atau fiktif?’ yang dilaksanakan pada, Rabu (20/11/2019), bertempat di Sekretariat PMKRI Cab.Medan.

Hadir pada diskusi tersebut Alwi Hasbi Silalahi (Ketum Badko HMI Sumut), Gito Pardede (Korwil GMKI Sumut), dan Parno Mahulae (KOMDA PMKRI Sumbagut). Hasbi dalam keterangannya menyampaikan bahwa isu terduga DPO teroris yang menunggangi aksi mahasiswa di Sumut harus diusut tuntas dan harus ada kejelasan hukumnya.

“Bahwa terduga DPO Teroris yang sudah ditangkap itu harus di usut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jika tidak, hal itu akan merusak stigma masyarakat bahwa setiap ada aksi mahasiswa. Nanti akan selalu dikatakan, ada yang menunggangi. Kan itu tidak baik, dan bisa-bisa itu malah membungkam aksi-aksi mahasiswa selanjutnya. Maka dari itu, kita mendorong kepolisian untuk memperjelas kasus mahasiswa yang diduga DPO teroris” kata Hasbi.

Lebih lanjut Hasbi mengatakan, bahwa terorisme seperti tumbuh subur di Sumut ini. Padahal, jelasnya, Sumut memiliki BNPT, BIN, dan kepolisian. Namun demikian, katanya, lembaga tersebut terkesan bergerak lambat dalam penanggulangan dan pencegahan terorisme.

“Hal ini yang ditakuti akan mengancam keutuhan negara,” tegas Hasbi.

Senada dengan Hasbi, Korwil GMKI Sumut, Gito Pardede menuturkan bahwa teror di sumut ini bukan hal yang baru lagi. Bahkan menurutnya, terorisme ini sudah berkembangbiak di sumut, mulai dari Sibolga, Tanjung Balai, Medan, dan masih banyak teror-teror lainnya.

“Melihat situasi ini, kita menilai lembaga negara belum menunjukkan keseriusannya dalam penganggulangan terorisme di Sumut ini. Dan kejadian bom bunuh diri di Polrestabes Medan, menunjukkan sebuah keterlambatan dalam penaganan terorisme” kata gito.

Kemudian, sambungnya, gerakan mahasiswa di kantor DPRD Sumut juga disebut bahwa gerakan itu ditunggangi teroris. Namun hingga saat ini kepolisian tidak menjelaskan secara rinci tentang mahasiswa yang diduga DPO teroris.

“Oleh karenanya, Cipayung Sumut menilai ada indikasi yang aneh atas wacana tersebut. Dengan melempar wacana itu, tentu akan melemahkan gerakan mahasiswa,” kata Gito.

Kemudian Gito juga menambahkan, pergerakan mahasiswa akan menjadi citra buruk karena terkontaminasi dengan gerakan terorisme. Menurutnya, pernyataan gerakan mahasiswa ditunggangi teroris bukan hanya melemahkan gerakan mahasiswa, tetapi juga sudah menakut-nakuti masyarakat.

“Gerakan mahasiswa ditunggangi teroris menjadi pukulan besar bagi perguruan tinggi. Perguruan tinggi tidak bisa lagi menanamkan nilai-nilai kemanusian dan kebangsaan kepada mahasiswanya.” Jelas Gito.

Komda PMKRI, Parno Mahulae mengatakan bahwa kebebasan berpendapat sebagai salah satu hak asasi manusia harus bisa dijamin oleh Negara tanpa ada upaya-upaya pembungkaman dan hal-hal yang akan membuat stigma pergerakan mahasiswa menjadi buruk.

Untuk itu, Parno mendesak agar kepolisian membongkar dan memutus jaringan terorisme dari mahasiswa yang diduga sebagai DPO teroris.

“lembaga negara seperti BIN, BNPT, dan kepolisian harus bergerak cepat memberantas jaringan terorisme dikalangan mahasiswa,” ungkapnya.

Dikatakannya, ketika bom bunuh diri di Polrestabes Medan terjadi, pihak kepolisian langsung bergerak cepat dengan menangkap 74 orang terduga teroris lainnya. Dan hal serupa juga harus dilakukan dalam menangani terduga teroris dalam aksi mahasiswa di depan kantor DPRD SUMUT beberapa waktu lalu.

“Kita tidak menginginkan kejadian yang akan memakan korban lebih banyak lagi. Kita juga tidak menginginkan bahwa gerakan mahasiswa di Sumut nantinya menjadi stigma buruk kedepan dikarenakan gerakan mahasiswa ditunggangi teroris, apabila HMI,GMKI dan PMKRI turun aksi akan diduga juga ditungaangi teroris. Jadi kasus terduga teroris dalam aksi mahasiswa di depan kantor DPRD Sumut itu harus dijelaskan secara rinci,” tegas parno.

Lebih lanjut parno mengatakan, disisi lain pihaknya juga mendorong pemerintah mengeluarkan peraturan terkait pemberantasan terorisme sampai ke akar-akarnya. Menurutnya, pemerintah harus mengeluarkan regulasi yang jelas tentang pemberantasan terorisme.

Bahkan bila perlu, katanya, Kepala Lingkungan harus tinggal dilingkungan yang dipimpinnya dan mengenali setiap warganya agar bisa mengetahui gerak-gerik dari warganya.

“Jika ada yang mencurigakan harus segera ditindaklanjuti demi mencegah beredarnya tindakan terorisme,” ucapnya.

Diakhir diskusi yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut, Alwi Hasbi Silalahi (Ketum Badko HMI Sumut) menegaskan bahwa Kapoldasu harus memberikan keterangan tentang DPO Teroris yang menunggangi aksi mahasiswa di Sumatera Utara. Dan jika tidak terbukti, maka Kapoldasu harus meminta maaf kepada seluruh mahasiswa indonesia untuk mengembalikan citra gerakan mahasiswa.

“Kapolda mengatakan bahwa aksi mahasiswa di Sumatera Utara kemarin itu ditunggangi oleh DPO Teroris dan sudah ditangkap, tapi sampai hari ini kita tidak tau bagaimana perkembangannya. Kalau sudah ditangkap, seharusnya ada proses hukum yang berjalan. Dan kita juga mendesak pemerintah memberikan kepastian bahwa terorisme itu tidak ada, agar masyarakat merasa nyaman. Percuma Pemerintah menganggarkan biaya yang besar kepada BNPT, BIN, DENSUS 88, dan Polri jika keamanan warga saja tidak bisa dijamin oleh mereka,” kata Alwi menutup diskusi tersebut. (sbc-05)




Tinggalkan Balasan

error: