Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – ORI Perwakilan Sumut Sebut Banyak Terima Laporan Soal ‘Desa Siluman’
Search
Sabtu 7 Desember 2019
  • :
  • :

ORI Perwakilan Sumut Sebut Banyak Terima Laporan Soal ‘Desa Siluman’

Starberita – Medan, Setelah sebelumnya membuka keberadaan Desa Kafokafo yang tidak berpenghuni tapi tetap menerima dana desa, Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Sumut kembali menerima informasi penambahan jumlah desa tidak berpenghuni yang menerima kucuran dana desa ratusan juta hingga miliaran rupiah di Kecamatan Sirombu, Nias Barat.

“Dalam empat hari terakhir, kita terus menerima informasi dari masyarakat Nias Barat tentang beberapa desa yang tidak berpenghuni tapi menerima dana desa,” sebut Kepala ORI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar belum lama ini.

Ddijelaskannya, dari informasi tersebut, terungkap bahwa selain Desa Kafokafo, ternyata masih ada beberapa desa yang diduga juga tidak berpenghuni tapi tetap menerima kucuran dana desa. Misalnya, Desa Pulau Bogi dan Desa Imana. Menurut laporan yang diterima ORI Perwakilan Sumut, kedua desa ini sama sekali tidak berpenghuni.

“Meski tidak berpenghuni, tapi Desa Pulau Bogi dan Desa Imana ini menerima kucuran dana desa yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah setiap tahun,” papar Abyadi.

Karenanya, Abyadi pun mengharapkan agar masalah tersebut dapat segera ditangani oleh aparat hukum. Diharapkannya, aparat hukum harus berusaha menyelamatkan uang negara dari pengelolaan dana desa yang seperti ini.

“Bagaimana penggunaan dana desa itu selama ini dilakukan? Bagaimana pertanggungjawabannya dibuat? Ini kan pertanyaan besar yang perlu dijawab dalam proses hukum. Karena kalau ini terus dibiarkan tanpa ada pengusutan, itu sama artinya membiarkan uang negara ini digunakan tanpa tepat sasaran,” katanya.

Di sisi lain, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumut, Aspan Sopian yang dikonfirmasi mengenai keberadaan ‘Desa Siluman’ mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum ada menemukan adanya ‘Desa Siluman’ atau tidak berpenghuni yang menerima dana desa.

“Hanya saja, ada beberapa desa yang ditinggalkan sebagian masyarakatnya karena terdampak bencana alam dan infrastruktur yang masih minim,” kata Aspan.

Lebih jauh Aspan menjelaskan, di Sumut sendiri tercatat ada 5.417 desa yang memiliki nomor register dari Kementerian Dalam Negeri. Bila ada beberapa desa di Sumut ditinggalkan penduduknya karena terdampak bencana alam atau infrastruktur yang minim, desa tersebut akan tetap mendapatkan anggaran dari pemerintah.

“Selama masih ada pemerintahan desanya, mereka tetap mendapatkan dana desa,” jelasnya.

Pada tahun ini, Pemprovsu mengalokasikan dana desa senilai Rp.4.452.049.366.000, yang disalurkan ke 5.417 desa. Dimana jika dirata-ratakan, per desa memperoleh bantuan dana desa sebesar Rp. Rp.821.866.229.

“Namun angka tersebut bisa berbeda setiap desanya berdasarkan potensi desa dengan metode perhitungan dari Kemenkeu RI,” ucapnya.

Terkait soal ‘Desa Siluman’ di Nias, Aspan menjelaskan bahwa ada ditemukan 12 desa yang ditinggalkan masyarakatnya karena terdampak bencana alam tsunami. Akan tetapi, katanya, belakangan ini beberapa penduduknya sudah mulai kembali.

“Masalah di Nias barat, sementara bahwa ada 12 desa, desa sudah memiliki nomor register, hanya saja sewaktu bencana alam tsunami, banyak masyarakatnya pindah tempat tinggal. Sebagian ada yang kembali ke desa, mereka juga masih memiliki alamat di KTP asal,” kata Aspan seraya menekankan kondisi serupa juga terjadi untuk desa di Kabupaten Karo dan Deliserdang, seperti yang disebut-sebut terdapat ‘desa siluman’.

Oleh karenanya, ia pun mengimbau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk kembali mendata desa-desa yang sudah ditinggalkan penduduknya. Bila ada ditemukan, maka pihaknya akan segera meminta untuk membuat laporan secara resmi.

“Kita juga minta tingkatkan pengawasan dan monitoring, bila ditemukan desa tidak berpenghuni laporkan resmi,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Foru Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut, Rurita Ningrum mengatakan terkait polemik desa yang tidak berpenghuni atau desa fiktif ini kiranya menjadi PR bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi misalnya mekanisme transfer dana desa dari Kabupaten ke Desa.

“Ini kiranya perlu transparansi, agar masyarakat juga bisa melakukan pengawasan,” kata Ruri, Kamis (14/11/2019).

Ruri pun menjelaskan bahwa pengawasan dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Dimana untuk internal dapat melibatkan inspektorat. Karena menurutnya, seharusnya Kabupaten yang paling faham keberadaan desanya, walau desa ini awalnya adalah desa yang memang sudah ada sejak turun temurun.

“Namun pada perkembangan waktu banyak ditinggal warganya, sehingga menjadi desa tidak berpenghuni. Atau seperti misalnya desa Sopo Sorik Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal yang hanya berpenghuni 4 KK saja atau sama dengan 20 orang warga. Meskipun demikian, desa tersebut menerima dana desa dan alokasi dana desa sebesar Rp. 933 juta, belum lagi beberapa desa lain di kepulauan Nias yang juga ada yang tidak berpenghuni,” pungkasnya. (sbc-05)




Tinggalkan Balasan

error: