Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – Sergai Masuk Mebidangro, DPRD Pertanyakan Payung Hukumnya
Search
Senin 18 November 2019
  • :
  • :

Sergai Masuk Mebidangro, DPRD Pertanyakan Payung Hukumnya

pStarberita – Medan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meminta pemerintah membuat landasan hukum terhadap Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang telah diakomodir masuk dalam kawasan Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serang, Tanah Karo).
Pasalnya, landasan hukum tersebut dianggap perlu agar proses percepatan pembangunan bisa lebih terukur dan terarah.
“Kita sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sumut yang telah mengakomodir masuknya Sergai kedalam kawasan Mebidangro. Namun saya tidak melihat payung hukum yang melindungi kabupaten tersebut masuk dalam Mebidangro. Karena itu kita minta agar dibuat produk hukum tertulis sebagai turunan dari Perpres 62 Tahun 2011 seperti Pergub atau revisi Perpres, sehingga proses pembangunan Mebidangro plus Sergai bisa lebih terukur dan terarah,” kata Anggota DPRD Sumut, Dimas Triadji kepada wartawan diruang kerjanya Gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (22/10/2019).
Dimas menjelaskan, kawasan Mebidangro plus Sergai ini diatur dalam Perpres 62 Tahun 2011 tentang tata ruang perkotaan yang didalamnya masuk lingkungan hidup, daerah aliran sungai, infrastruktur yang pembangunannya dilaksanakan selama 4 tahap dengan rincian 1 tahap pembangunan dilaksanakan selama 4 tahun dan jika dihitung maka proses pembangunan akan selesai pada tahun 2027.
Untuk itu, lanjut Dimas, masuknya Sergai dalam kawasan Mebidangro tidak bisa dilakukan secara lisan melainkan harus ada payung hukum yang menguatkannya.
“Karena didalam Perpres 62 Tahun 2011 ini saya tidak melihat suatu badan atau koordinator untuk pelaksanaan pembangunannya, apakah sebuah Badan atau nama lain. Sangat berbeda dengan Perpres 49 Tahun 2016 yang membentuk sebuah Badan untuk proses percepatan pembangunan kawasan strategis nasional Danau Toba. Nah, ini yang membuat kita untuk mendesak Pusat atau Pemprovsu agar segara membuat payung hukumnya,” tegas Dimas.
Apalagi selama ini, masih kata Dimas, dirinya belum melihat tolok ukur dari Perpres 62 Tahun 2011 untuk percepatan pembangunan Mebidangro, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum.
“Kalau sudah, mana rilis informasinya kepada publik dan DPRD. Kita juga perlu mengetahuinya. Apalagi sekarang sudah tahun 2019, berarti sudah 2 tahap berlalu yang artinya sudah 8 tahun harusnya proses pembangunan itu berjalan,” cetusnya.
Dimas juga menuturkan, jika dilihat dari isi Perpres 62 Tahun 2011 ini, untuk pengerjaan suatu pembangunan, pemerintah yang lebih tinggi boleh mengerjakan suatu pekerjaan di kabupaten/kota yang masuk dalam kawasan Mebidangro.
“Kalau saya tela’ah bahwa pemerintah diatasnya boleh mengerjakan pekerjaan pemerintah dibawahnya. Artinya, Pemprovsu boleh mengerjakan pekerjaan di kabupaten/kota selama daerah tersebut masuk dalam kawasan strategis, misalnya Pantai Cermin masuk dalam kawasan strategis pariwisata, maka untuk percepatan pembangunan infrastruktur, berdasarkan Perpres tersebut, Pemprovsu boleh mengerjakan pekerjaan di Pantai Cermin. Nah, ini yang seperti inikan perlu dasar hukum,” ungkapnya.
Maka sebagai wakil rakyat yang berasal dari Dalil Sergai dan Tebing Tinggi, dirinya menegaskan agar pemerintah segera membuat produk hukum resmi tertulis yang mengakomodir Sergai masuk dalam kawasan Mebidangro.
“Tidak hanya itu, kita juga meminta agar dalam pelaksanaan proses percepatan pembangunan kawasan strategis Mebidangro plus Sergai, pemerintah memasukkan program peningkatan sumber daya manusia agar kualitas SDM dikawasan ini bisa merata dengan daerah lain yang ada dikawasan Mebidangro,” pungkasnya. (sbc-03)



Tinggalkan Balasan

error: