Search
Sabtu 11 Juli 2020
  • :
  • :

Didampingi Kuasa Hukum dan Anggota DPRD Sumut, Dedi Dermawan Zandoroto Datangi Kantor Balai Jalan

Starberita – Medan, Ahli waris tanah alm Angirage Zandroto yang tanahnya terkena proyek pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 100 meter di Desa Laori, Kecamatan Sogayadu, Kabupaten Nias, Dedi Dermawan Zandorot mendatangi Kantor Balai Jalan Nasionak di Medan, Rabu (16/9/2019).
Didampingi Kuasa Hukum Martin Suryanto Buaya dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Berkat Kurniawan Laoly, kedatangan Dedi Dermawan ke Kantor Balai Jalan Nasional tersebut guna menanyakan prihal pembayaran ganti rugi tanah berukuran 22 x 48 m2 milik orang tuanya yang dinilai janggal dan tidak tepat sasaran.
Kehadiran mereka diterima Kepala Bidang Program dan Perencanaan Balai Jalan Nasional, Suryadi didampingi dua orang staf.
Pada kesempatan itu, ahli waris Dedi melalui kuasa hukumnya Martin menjelaskan pihaknya mempertanyakan proses pembayaran ganti rugi tanah yang terkena pembangunan, apakah boleh dibayarkan kepada yang bukan ahli waris yang sah.
Seperti diketahui, kata Martin, bahwa Dedi Dermawan yang merupakan ahli waris yang sah dari tanah milik alm Angirage Zandroto sampai saat ini belum ada menerima uang ganti rugi dari PPK pembangunan jalan dan jembatan, Firman Hutauruk. Pada pembicaraan proses ganti rugi, ahli meminta ganti sebesar Rp250 juta diluar proses pembongkaran 2 kuburan keluarganya yang ada di tanah orang tuanya tersebut.
Namun, lanjutnya, sampai saat ini PPK tidak juga kunjung membayarnya, sehingga pada saat proses pembangunan dimulai dijalankan, Dedi Dermawan memagar tanah orang tua beliau agar tidak terkena pembangunan proyek.
“Bahkan, kita mendapat informasi dari Camat, pembayaran telah dilakukan PPK kepada anak dari klien kami, Bapak Dedi bernama Evan sebesar Rp88 juta, atas pembayaran tersebut PPK mencoba meminta tandatangan kepala desa, namun ditolak. Hal ini jelas telah merugikan klien kami. Untuk itu, kepada Balai Jalan, agar hal ini segera diproses secepat mungkin tidak ada yang dirugikan sehingga pembangunan di Nias bisa berjalan dengan baik,” ujar Martin.
Menanggapi hal itu, Kabid Program dan Perencanaan Balai Jalan Nasional, Suryadi berjanji akan melaporkan hal ini kepada Kepala Balai Jalan dan memanggil PPK Firman Hutauruk.
“Saya menerima laporan dan keluhan atas peristiwa pembayaran ganti rugi kepada bapak Dedi Dermawan, kita akan sampaikan hal ini kepada Kepala Balai Jalan,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumut, Berkat Kurniawan mengatakan, bahwa pada kesempatan tersebut, Suryadi sempat menelpon PPK Firman Hutauruk, yang bertujuan untuk mempertemukannya dengan ahli waris.
“Namun sangat disayangkan, Firman sedang berada di Nias dan akan kembali siang ini juga jika ada tiket pesawat ke Medan. Yang jelas, Suryadi menerima kita dengan baik dan merespon keluhan dari ahli waris,” ujar Berkat yang merupakan politisi Partai NasDem kepada wartawan di ruangannya Gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (16/9/2019).
Berkat juga menuturkan, bahwa Balai Jalan Nasional melalui Suryadi berjanji akan melanjutkan laporan ahli waris ini selama 2 hari.
Selain itu, lanjut Berkat, dirinya meminta kepada Balai Jalan Nasional untuk memfasilitasi pertemuan antara ahli waris dan PPK dan meminta agar proses pembayaran kepada ahli waris yang sah segera ditunaikan.
“Kita minta ganti untung atas tanah orang tua Bapak Dedi yang terkena pembangunan proyek segera dibayarkan. Jika ada informasi bahwa PPK telah melakukan pembayaran kepada ahli waris yang sah, itu tidak benar. Hari ini kita bawakan ahli waris yang sah ke Kantor Balai Jalan Nasional,” cetusnya.
Tidak hanya itu, masih kata Berkat, pihaknya juga meminta agar dalam waktu 2 hari persoalan ini bisa diselesaikan, agar pembangunan di Nias bisa berjalan dengan baik.
“Ahli waris sampai detik ini sudah memiliki etikad baik kepada pemerintah untuk melepaskan tanah milik orang tuanya untuk pembangunan. Namun jika seperti proses pembayarannya, kita sangat kecewa terhadap PPK yang tidak profesional dan terkesan tidak tahu aturan. Karena itu kita minta dalam 2 hari permasalahan ini bisa diselesaikan tanpa harus ada yang dirugikan. Jika dalam waktu yang kita minta permasalahan ini tidak selesai, maka kita meminta kepada penegak hukum, kepolisian atau kejaksaan untuk menginvestigasi proyek pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Nias ini,” ketusnya. (sbc-03)



Tinggalkan Balasan

error: