Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – Warga Karang Berombak Ngadu ke FPKS DPRD Medan
Search
Jumat 22 November 2019
  • :
  • :

Warga Karang Berombak Ngadu ke FPKS DPRD Medan

Starberita – Medan, Warga Lingkungan 3, Gang Winogiri dan Lingkungan 4, Gang Kartini, Jalan Karya Ujung, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Senin (14/10/2019) mengadu ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan.

Mereka mempermasalahkan pengangkatan Kepala Lingkungan (Kepling) sepihak, karena tidak mengindahkan usulan warga.

Kehadiran warga diterima Ketua FPKS, Rudiyanto, bersama Wakil Ketua, Rajudin Sagala, Sekretaris, Syaiful Ramadhan dan Bendahara, Rudiawan Sitorus.

Perwakilan warga Lingkungan 3, Sawaluddin, menyampaikan mayoritas warga tidak setuju dengan penunjukan Kepling yang baru, karena tidak berdasarkan keinginan warga. “Lurah mengabaikan usulan warga,” kata Sawaluddin.

Kepling baru, kata Sawaluddin, merupakan menantu Kepling lama yang sudah pensiun. “Warga melapor banyaknya dugaan permainan uang dalam proses penerbitan administrasi kependudukan, pengurusan surat tanah dan pembagian SK Prona,” katanya.

Buntut dari permasalahan ini, sebut Sawaluddin, sejumlah warga juga mendapat intimidasi dari orang suruhan. “Orang tersebut memita warga tidak meributkan soal penetapan Kepling oleh lurah,” ucapnya.

Senada dengan itu, warga Lingkungan 4 mengaku kecewa dengan kinerja Lurah yang menunjuk Kepling lain, sementara warga sudah menyampaikan dukungan jauh-jauh hari terhadap Kepling yang diinginkan. “Ada Kepling yang diinginkan warga, tapi lain pula yang diangkat,” katanya.

Menyikapi keluhan warga, Rudiyanto, menilai Lurah dan Camat tidak mampu menangani persoalan di masyarakat. “Persoalan ini menunjukan Camat dan Lurah  tidak mampu menjalankan dan mendukung visi dan misi Walikota,” kata Rudiyanto.

Senada dengan itu, Rajudin Sagala, menilai terjadinya persoalan Kepling akibat Pemko Medan tidak cepat menerbitkan aturan tentang pengangkatan Kepling.

“Akibat tidak seriusnya Pemko Medan menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) terkait Perda No. 9 Tahun 2017, kini warga dirugikan, hingga harus menerima intimidasi dari orang-orang suruhan,” katanya. (sbc-02)

 




Tinggalkan Balasan

error: