Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – Ganti Rugi Tanah Pembangunan Jalan & Jembatan di Nias Janggal
Search
Kamis 12 Desember 2019
  • :
  • :

Ganti Rugi Tanah Pembangunan Jalan & Jembatan di Nias Janggal

Starberita – Medan, Seorang warga Desa Laori, Kecamatan Sogayadu, Kabupaten Nias, Dedi Dermawan Zandroto mengadukan persoalan ganti rugi tanah milik keluarganya yang terkena dampak pembangunan jalan dan jembatan oleh Kementerian PUPR yang sampai saat ini belum diterimanya sebagai ahli waris ke Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (14/10/2019).

 

 

Ditemani pengacara Martin Surianto Buaya, Dedi Dermawan diterima oleh Ketua Fraksi Partai NasDem Tuahman Purba didampingi Sekretaris Fraksi Dimas Tri Adji beserta anggota Rony Situmorang dan Berkat Kurniawan Laoli.

 

 

Pada kesempatan tersebut, Martin selaku pengacara ahli waris mengatakan proses pembayaran ganti rugi pembangunan jalan dan jembatan yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR di Kabupaten Nias dinilai janggal.

 

 

Pasalnya, PPK 35,5 yang telah melakukan pembayaran pembebasan lahan sejak tahun lalu, hanya membayar kepada 7 ahli waris yang terkena. Sementara, ada 8 ahli waris yang tanahnya terkena dampak pembangunan jalan dan jembatan tersebut.

 

 

“Tinggal kepada keluarga bapak Dedi Dermawan yang merupakan anak pemilik dari Alm Angirage Zandroto ini yang belum dilakukan pembayaran. Padahal, tanah keluarga klien kami yang berukuran 22 x 48 M2 dengan 2 kuburan orang tuanya. Klien kami meminta pembayaran seharga Rp250 juta tidak termasuk pembongkaran 2 kuburan dan sudah diketahui Kepala Desa Yunima Zandroto,” ungkap Martin kepada wartawan.

 

 

Menurut informasi yang diterima dari Camat Sogayadu, lanjut Martin, PPK 35,5 telah membayar tanah milik keluarga Dedi Dermawan kepada anaknya bernama Evan dengan harga Rp88 juta lebih.

 

 

“Secara diam-diam, ternyata PPK 35,5 telah membayar harga tanah keluarga klien kami kepada anaknya si Evan sebesar Rp88 juta lebih dan pembayaran tersebut tanpa sepengetahuan klien kami. Kami tahu hal ini dari camat. Jelas saja klien kami menolak pembayaran tersebut,” tegas Martin.

 

 

Karena itu, masih kata Martin, secara hukum tidak ada alasan PPK membayar ganti rugi kepada Evan, karena masih ada Dedi Dermawan sebagai orangtuanya selaku ahli waris tanah tersebut.

 

 

Sementara, Dedi Dermawan kepada wartawan mengaku bahwa sampai saat ini dirinya belum bertemu dengan anaknya yang bernama Evan.

 

 

Dedi juga menjelaskan, bahwa untuk pembayaran terhadap anaknya, PPK 35,5 telah mencoba meminta tandatangan Kepala Desa dan permintaan tersebut ditolak. Namun pembayaran tetap dilakukan.

 

 

“Ini yang membuat saya heran dan kenapa bisa PPK melakukan pembayaran dengan anak saya secara diam-diam yang nyata-nyata tidak ada sangkut-pautnya terhadap hal ini,” cetus Dedi.

 

 

Dedi juga menuturkan, sejak September lalu, PPK 35,5 telah memulai proses pembangunan jembatan sepanjang sekitar 100 meter. Tanah yang terkena sudah diganti rugi dan diratakan.

 

 

“Namun, tanah kami sudah dipagar supaya tidak ikut diratakan,” tutur Dedi.

 

 

Selain itu, oleh Kapolres pada (5/10/2019) dan (10/10/2019) lalu pernah diupayakan proses mediasi antara Dedi dengan PPK 35,5 yang turut dihadiri berbagai pihak lainnya, namun tidak membuahkan hasil.

 

 

Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai NasDem, Berkat Kurniawan mengatakan bahwa tindakan pembayaran oleh PPK 35,5 kepada Evan merupakan tindakan dan kebijakan yang salah dan bisa menimbulkan praduga yang negatif terhadap pelaksana pembangunan.

 

 

Selain nilainya yang tidak sesuai dengan permintaan Dedi selaku ahli waris, Evan tidak berhak menerima segala bentuk ganti rugi atas tanah tersebut.

 

 

“Jelas ini merupakan kekeliruan dan kami meminta PPK 35,5 mengevaluasi jika terjadi kesalahan pembayaran. Proses pembayaran ganti rugi harus mengacu kepada yang berhak secara hukum sesuai nilai yang diminta,” tegasnya.

 

 

Tidak hanya itu, masih kata Berkat, pihaknya juga meminta agar inspektorat dan penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan agar turun langsung menginvestigasi proses pembangunan jalan dan jembatan di Desa Laori, Kecamatan Sogayadu, Kabupaten Nias.

 

 

“Agar proses pembangunan di Kabupaten Nias berjalan dengan baik tanpa ada yang dirugikan,” pungkasnya. (sbc-03)




Tinggalkan Balasan

error: