Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – Tak Bisa Urus SIM, Passpord dan kredit Bank Akibat Nunggak Iuran BPJS, Ini Nyeleneh
Search
Selasa 22 Oktober 2019
  • :
  • :

Tak Bisa Urus SIM, Passpord dan kredit Bank Akibat Nunggak Iuran BPJS, Ini Nyeleneh

Starberita – Medan, Wacana pemberian sanksi kepada para penunggak iuran BPJS Kesehatan yakni dengan tidak bisa mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak bisa mengurus Passprod dan mengambil kredit disebuah Bank dianggap nyeleneh.
“Apa hubungannya menunggak iuran BPJS Kesehatan dengan tidak bisa mengurus SIM dan Passpord serta tidak bisa mengambil kredit di Bank? Inikan lucu. Sementara untuk mendapatkan SIM merupakan hak warganegara, karena saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan, yang setiap orang pasti memiliki kendaraan minimal roda dua,” kata Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Partai NasDem, Berkat Kurniawan Laoly kepada wartawan di ruang kerjanya Gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (9/10/2019).
Menurut Berkat, wacana sanksi bagi penunggak iuran BPJS Kesehatan ini muncul bersamaan dengan akan dinaikkannya iuran pada awal Januari 2020 mendatang yang nominalnya cukup fantastis untuk setiap kelasnya. Karena itu, banyak peserta BPJS Kesehatan yang dari jalur mandiri harus ikut terpaksa mengikuti aturan ini nantinya jika diberlakukan.
“Dan saya sangat tidak setuju dengan wacana aturan sanksi yang dimunculkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini sama saja semakin mempersulit masyarakat. Akibat tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS), terpaksa harus ikut dan menjadi peserta jalur mandiri dikarena menderita sakit. Karena tidak pernah terlintas dimasyarakat akan ada wacana aturan seperti ini. Ya harus diakui juga, masyarakat menunggak juga karena himpitan ekonomi,” cetusnya.
Terkait dengan defisit akibat pembayaran ke rumah sakit, kata politisi NasDem yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Kepulauan Nias ini, penyebabnya tidak hanya karena peserta yang menunggak bayar iuran setiap bulannya.
“BPJS Kesehatan juga harus fair, audit total seluruh laporan keuangan secara terbuka. Dan khusus untuk pemegang KIS, apakah sudah tepat sasaran pembagiannya. Karena bukan rahasia lagi bahwa banyak warga yang tidak sepatutnya mendapatkan KIS, malah mendapatkan. Apalagi di Sumut ini. Nah, inikah merupakan suatu kelalaian dalam pendataan,” ujarnya.
Namun demikian, masih kata Berkat, dirinya tidak keberatan jika wacana aturan sanksi yang dimunculkan oleh BPJS Kesehatan ini menjadi kesempatan memberikan peluang pemberian subsidi kepada warga Sumut yang benar-benar tidak mampu oleh Pemerintah Provinsi Sumut.
“Pemberian subsidi itu mungkin saja dilakukan oleh Pemprovsu karena adanya wacana sanksi bagi penunggak iuran BPJS Kesehatan,” pungkasnya. (sbc-03)



Tinggalkan Balasan

error: