Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – Rapim DPRD Sumut Soal Masa Jabatan AKD 1,3 Tahun Deadlock
Search
Selasa 22 Oktober 2019
  • :
  • :

Rapim DPRD Sumut Soal Masa Jabatan AKD 1,3 Tahun Deadlock

Starberita – Medan, Rapat pimpinan (Rapim) sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terkait soal masa jabatan alat kelengkapan dewan (AKD) 1,3 tahun sempat terjadi deadlock, karena sebagian pimpinan menganggap tidak ada payung hukumnya dan tidak ingin melanggar aturan PP Nomor 12 tahun 2018.
Ketua sementara DPRD Sumut Baskami Ginting usai memimpin rapat pimpinan mengakui rapat yang digelar, Selasa (8/10/2019) membahas soal masa jabatan AKD selama 1 tahun 3 bulan sempat diskor, karena terjadi perbedaan pendapat dan beda penafsiran terhadap PP Nomor 12 Tahun 2018 terkait masa jabatan ketua dan sekretaris AKD selama 2 tahun 6 bulan (2,5 tahun).
“PP 12 menyebutkan 2,5 tahun, tapi sebagian minta 1,3 tahun. Pada prinsipnya kawan-kawan setuju, asal tidak menyalahi aturan. Kita ingin yang ditetapkan ada payung hukumnya, sehingga diputuskan akan dikonsultasikan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” katanya ketika dikonfirmasi wartawan di Gedung Dewan Jalan Imam Bonjol, Rabu (9/10/2019).
Baskami mengungkapkan bahwa dirinya akan berangkat ke Jakarta menemui Mendagri sekaligus mempertanyakan SK pengukuhan Pimpinan DPRD Sumut definitif, Kamis (10/10/2019).
Karena, lanjut Baskami, Pimpinan dewan yang defenitif perlu disegerakan, sebab banyak tugas-tugas yang sudah mendesak untuk diselasaikan. Diantaranya membentuk pansus tatib (panitia khusus tata tertib).
“Sebelum pimpinan defenitif, anggota dewan tidak bisa menggunakan anggaran sppd (surat perintah perjalanan dinas) dan kegiatan lainnya,” ujarnya.
Sementara Sekretaris Fraksi Nusantara Zeira Salim Ritonga mengaku kecewa dan menilai rapim Dewan terkesan ‘ecek-ecek’, karena pembahasan pertama sudah diputuskan masa pergantian pimpinan/anggota AKD 1,3 tahun meski sempat terjadi deadlock dan dilanjutkan rapat sore harinya disepakati porsi jabatan ketua dan sekretaris AKD secara proposlrsional sesuai jumlah kursi, sehingga dibuat rumusan dan masa jabatan lamanya 1,3 tahun.
“Namun rapat dilanjutan hari ini, Rabu (9/10/2019) buyar, karena dari Fraksi Gerindra, PKS dan NasDem menganulir hasil keputusan rapat Selasa semalam yang dipimpin oleh pimpinan sementara dari Fraksi Gerindra Srikumala. Ini menunjukkan mereka tidak menghargai hasil rapat yang sudah disepakati dengan alasan tidak sesuai PP 12 tahun 2018. Masa jabatan AKD 1,3 tahun akan dibawa ke Mendagri. Harusnya tidak perlu dikonsultasikan, karena hal itu menyangkut internal dewan.
Saya menilai rapat itu rapat ‘ecek-ecek”, karena tidak menghargai marwah sendiri. Rapat itu sepertinya tidak punya marwah karena keputusan yang berubah-ubah. Kita kuatir kedepan akan jadi preseden buruk,” ketusnya.
Sementara, menurut Sekretaris Fraksi Nasdem Dimas Tri Adji, masa kerja AKD 1,3 tahun ada dibicarakan dalam rapim Selasa (8/10/2019), tapi ada kekuatiran apa yang diputuskan melanggar PP 12 tahun 2018.
“Kita menganulir bukan untuk menabrak aturan dan yang jadi multi tafsir pada PP 12 itu yang di pasal 47 bagian keempat disebutkan masa jabatan ketua dan sekretaris AKD selama 2,6 tahun. Disitu tidak dibuat maksimal, tapi selama. Kecuali perpindahan anggota antar komisi dapat dilakukan paling singkat 1 tahun,” terang Dimas.
Anggota dewan dari dapil Sumut IV (Sergai dan Tebingtinggi) ini juga menyebutkan, dalam pembahasan mengutamakan kebersamaan, tapi kebersamaan yang melanggar aturan, tidak tepat.
“Kita ingin kebersamaan, proporsional dan tidak melanggar aturan. Untuk lebih baiknya, diputuskan masalah masa jabatan AKD 1,3 tahun dikonsultasikan ke Mendagri,” tandasnya. (sbc-03)



Tinggalkan Balasan

error: