Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehetan, SPSI Kota Medan Demo Kantor Gubsu
Search
Selasa 22 Oktober 2019
  • :
  • :

Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehetan, SPSI Kota Medan Demo Kantor Gubsu

Starberita – Medan, Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Medan kembali melakukan demo di depan kantor Gubsu, Rabu (18/9/2019).

Demo tersebut mereka lakukan untuk menolak keras kebijakan pemerintah yang akan menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2020 mendatang. Oleh karenanya mereka mendesak agar Gubsu, Edy Rahmayadi menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah pusat.

Ketua DPC SPSI Kota Medan, Jahotman Sitanggang mengatakan kenaikan iuran ini begitu memberatkan. Karena selama ini potongan iuran BPJS dari upah pekerja dianggap terlalu tinggi.

“Kalau itu dinaikkan 100% cukup berat, sementara upah kami dibatasi kenaikannya karena regulasi PP nomor 78 tahun 2015,” ungkap Jahotman.

Beberapa perwakilan akhirnya dipersilahkan masuk ke dalam Kantor Gubernur. Awalnya, informasi yang didapat para buruh, Gubernur Edy Rahmayadi yang akan menemui mereka. Nyatanya, hanya beberapa perwakilan pejabat Pemprovsu yang menemui massa aksi.

Bahkan perdebatan sempat terjadi di dalam forum itu. Massa tetap mendesak agar gubernur dihadirkan. Massa juga mengancam akan membawa massa lebih besar dan menginap untuk bertemu dengan Edy Rahmayadi. Sebab mereka kecewa saat mendengar Kasatpol PP, Suriadi Bahar mengatakan jika Gubernur sedang tidak berada di tempat.

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang SDM Umum dan KomunikasI Publik BPJS Kota Medan, Wahyu Kris Budianto mengatakan pihaknya sampai sekarang masih menunggu pemerintah mengumumkan soal kenaikan iuran. Karena kebijakan itu ada di pemerintah pusat.

“Kalau dari sisi regulasi, undang-undang mengatakan iuran itu harus disesuaikan setiap dua tahun sekali. Ini sejak tahun 2016 belum dilakukan penyesuaian,” ungkapnya.

Wahyu juga menjelaskan jika kenaikan iuran BPJS kesehatan masih jauh dari hitungan aktuaria. Menurutnya, usulan kenaikan iuran tersebut yang menyampaikan adalah Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) kepada Kementerian Keuangan.

“Penyesuaiannnya kita tidak tahu. Apakah pemerintah memutuskan nanti apa tidak. Saya tambahkan lagi, informasi ini sebenarnya yang naik terkait dengan iuran untuk peserta bukan penerima upah. Kalau iuran pekerja itu masih sama. Itu lima persen dari penghasilan,” pungkasnya. (sbc-05)




Tinggalkan Balasan

error: