Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – Sarma Sesalkan Kericuhan Pembukaan Jalan Kaldera Toba di Sigapiton
Search
Kamis 24 Oktober 2019
  • :
  • :

Sarma Sesalkan Kericuhan Pembukaan Jalan Kaldera Toba di Sigapiton

Starberita – Medan, Anggota Komisi A DPRD Sumut yang juga anggota dewan Dapil wilayah Tapanuli Sarma Hutajulu sangat menyesalkan terjadinya kericuhan antara warga Kabupaten Tobasa dengan aparat keamanan di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa, terkait dengan pembukaan Jalan Kaldera Toba di Sigapiton.
“Terjadinya peristiwa kericuhan dengan aksi buka-buka baju  di Sigapiton, merupakan bukti minimnya penghargaan BPODT (Badan Pelaksana Otorita Danau Toba) terhadap masyarakat adat. Mereka tak mampu mengedepankan dialog dan duduk bersama dengan masyarakat untuk mencari penyelesaian masalah,” ujar Sarma Hutajulu kepada wartawan ketika dihubungi melalui seluler, Sabtu (14/9/2019).
Yang paling disesalkan, ujar Sekretaris F-PDI Perjuangan ini, BPODT malah mengedepankan cara-cara kekerasan dengan memakai aparat keamanan, melawan rakyat yang mempertahankan tanah ulayat dan adatnya.
Untuk itu, Sarma mengaku sangat menyesalkan tidak berfungsinya BPODT di tengah masyarakat. Padahal tujuan kehadirannya untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata, bukan untuk menyingkirkan masyarakat adat dari tanahnya sendiri.
Namun dalam prakteknya selama ini, jelas Sarma, BPODT gagal membangun dialog yang setara antara masyarakat, sehingga seluruh permasalahan konflik tanah tidak dapat diselesaikan.
“Malah kita lihat, justeru Pak Luhut Panjaitan yang lebih banyak berperan mendekati  masyarakat menawarkan opsi-opsi penyelesaian termasuk dalam pembebasan lahan untuk pembangunan jalan yang bermasalah tersebut,” katanya.
Berkaitan  dengan itu, Sarma meminta Kapolres Tobasa juga untuk segera menertibkan anggotanya dilapangan agar jangan mengedepankan cara cara kekerasan, karena  tugas aparat untuk menjaga keamanan, bukan untuk melakukan kekerasan terhadap warga masyarakat.
Srikandi PDI Perjuangan Sumut ini juga minta Bupati Tobasa jangan melakukan pembiaran terhadap permasalahan yang dihadapi warganya sendiri dan jangan  hanya menyerahkan begitu saja penyelesaiannya kepada BPODT.
Seharusnya, lanjut Sarma, Bupati Tobasa harus didepan membela warganya supaya tak kehilangan tanah adatnya dan melakukan upaya maksimal memediasi dengan BPODT agar ada solusi penyelesaian.
“Karena konflik ini terjadi berawal sejak penyerahan lahan oleh Pemkab Tobasa dengan Dinas Kehutanan menyerahkan lahan kepada BPODT. Semua pihak harus menahan diri dan mengedepankan dialog serta menghindari cara cara kekerasan karena akan menimbulkan korban,” pungkasnya. (sbc-03).



Tinggalkan Balasan

error: