Search
Selasa 14 Juli 2020
  • :
  • :

Tindakan BPODT Membawa Aparat dalam Pembangunan Jalan Di Sigapiton Dipertanyakan

Starberita – Tobasa, Guna membangun jalan dari The Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Batu Silali sepanjang 1900 m dan lebar 18 meter, Badan Pengawas Otorita Danau Toba (BPODT) mengirimkan alat berat ke Desa Sigapiton, Kec. Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Kamis (12/9/2019).

Pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari pengembangan industri pariwisata di Kawasan Danau Toba. Akan tetapi, bersamaan dengan alat berat tersebut, pihak BPODT juga mengajak aparat keamanan.

Akibatnya, ratusan masyarakat adat Sigapiton bersama KSPPM menghadang upaya memasukan alat berat yang akan menggilas dan mengangkangi hak-hak masyarakat atas tanah dan hutannya. Sehingga bentrokan pun tak terhindarkan.

Direktur KSPPM, Delima Silalahi menyebutkan, Salah satu staf KSPPM yang ikut mendampingi masyarakat, dipukul aparat dan mengalami luka di bagian mata kiri. Hal itu membuat masyarakat terus bertahan sekalipun di bawah ancaman kekerasan yang bisa tampil dalam bentuk yang lebih kasar.

“Kejadian ini tidak bisa diterima dan perlu diwartakan seterang-terangnya kepada semua pihak,” ucap Delima melalui rilis yang dikirimnya, Kamis (12/9/2019).

Delima pun mengatakan ada beberapa alasan mengapa hal ini patut untuk diperhatikan. Pertama, pembangunan pariwisata adalah gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sangat memperhatikan masa depan peningkatan kesejahteraan masyarakat di KDT.

“Tapi sepanjang yang diketahui, Presiden Jokowi tampaknya tidak pernah memerintahkan mengirim aparat keamanan, apalagi sampai melakukan tindakan pemukulan. Jelas hal ini perlu dipertanyakan secara serius dan secara publik. Apakah tindakan yang dilakukan BPODT adalah cara ‘unik’ lembaga ini memahami dan menginterprestasi apa yang dimaksudkan Presiden Jokowi dengan membangun Pariwisata?,” paparnya.

Kedua, sambung Delima, yang jauh lebih berbahaya ialah, tindakan yang dilakukan BPODT membangkitkan kembali memori publik tentang perilaku yang umumnya dilakukan Pemerintah saat akan membangun. Dan dalam hal ini, tegasnya, BPODT tampaknya sedang meminjam repertoire of action yang dimiliki rezim politik Orde Baru dalam melakukan pembangunan, yakni menggunakan cara-cara militeristik atas nama pembangunan.

“Sudah tentu Pemerintahan ini bukan Rezim Orde Baru, juga bukan rezim yang bertumpu pada kekerasan. Tapi tindakan BPODT sedang menegaskan sebaliknya. BPODT sedang membawa pemerintahan ini kembali ke masa-masa kelam Orde Baru ketika pembangunan justru berujung dengan pemukulan aparat terhadap warga, penangkapan terhadap para pemprotes, dan intimidasi secara sistematis,” ujar Delima.

Kemudian hal yang ketiga, ialah dua hal yang disebutkan sebelumnya, membuat legitimasi dan justifikasi terhadap keberadaan BPODT perlu dipertanyakan kembali. Bukan saja lembaga ini sama sekali belum menampakkan tanda-tanda memajukan pariwisata setelah lebih dari dua tahun beroperasi, malah menimbulkan ketegangan di masyarakat, memantik banyak konflik, dan yang terakhir mempraktekan kekerasan secara terbuka.

“Sementara, lembaga ini beroperasi dengan uang negara yang bersumber salah satunya dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, termasuk masyarakat di Sigapiton yang akan sedang diserobot tanahnya dan diperlakukan dengan kekerasan,” bebernya.

Lalu alasan yang keempat ialah, pemukulan yang dilakukan terhadap aktifis KSPPM, apapun alasannya perlu diproses secara hukum. Bahkan kehadiran aparat keamanan dalam keseluruhan upaya BPODT memasukan alat-alat berat juga perlu dipertanyakan secar serius.

“Untuk apa membawa aparat keamanan jika konon kabarnya, niatnya demi kebaikan masyarakat setempat? Bukankah membawa-bawa aparat bersumber dari kecurigaan terhadap masyarakat dan berlandaskan keyakinan di bawah sadar bahwa tindakan membawa alat berat adalah tindakan yang sifatnya sepihak? Bukankah juga semua peristiwa ini hanya menegaskan betapa pada dasarnya semua berbasiskan pada paksaan?,” tanya Delima.

Oleh karenanya, masyarakat Sigapiton dan KSPPM sangat menyanyangkan perisitiwa yang terjadi. Bahkan dalam alam demokrasi dan dengan kepemimpinan negara yang sangat terbuka terhadap masukan dari bawah, jelas Delima lagi, perilaku-perilaku koersif yang sudah ketinggalan jaman masih saja dipertahankan.

“Ironinya, oleh lembaga yang begitu yakin sedang membawa kemaslahatan kepada masyarakat yang hak-haknya justru sedang diinjak-injak,” pungkas Delima menyayangkan. (sbc-05)




Tinggalkan Balasan

error: