Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – Pinjaman Daerah Jadi Alternatif Pembiayaan Pembangunan
Search
Jumat 13 Desember 2019
  • :
  • :

Pinjaman Daerah Jadi Alternatif Pembiayaan Pembangunan

Starberita – Medan, Untuk mempercepat pembangunan daerah, dibutuhkan sumber pembiayaan lain, selain APBD dan APBN, yaitu pinjaman daerah.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah (Pemda) bisa melakukan pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Hal itu terungkap dalam acara Sosialisasi Alternatif Pembiyaan Daerah, yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Lantai 2, Kantor Gubsu, Senin (26/8/2019).

Hadir sebagai nara sumber Analis Keuangan Pusat dan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemenkeu RI, Iwan Richard Butar Butar, Kepala Sub Bidang Ekonomi Kawasan Barat Indonesia Kemenko Bidang Perekonomian RI, Dara Ayu Prastiwi, Kasubdit Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemenagri RI, Drs Rooy John Erasmus Salamony, dan Kepala Divisi Pembiayaan Daerah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Erdian Dharmaputra.

Kasubdit Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Drs Rooy John Erasmus Salamony menyampaikan, untuk mendapatkan pinjaman daerah, Pemda harus memenuhi beberapa persyaratan.

Antara lain, jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya, memenuhi ketentuan rasio kamampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat.

“Selain itu, pinjaman daerah juga harus memenuhi persyaratan, yaitu kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai Dokumen Perencanaan Daerah. Dan persyaratan lain yang ditetapkan pemberi pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan,” jelas Rooy.

Anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba yang menjadi moderator dalam acara sosialisasi tersebut menyampaikan, tujuan diadakan kegiatan ini untuk memberikan informasi agar masing-masing Pemda tidak keliru terkait pinjaman daerah yang dapat menunjang APBD.

“Pinjaman daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan dalam rangka mengakselarasi pembangunan infrastruktur daerah,” katanya.

Sebelumnya, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA, Agus Tripriyono menyampaikan, saat Pemprovsu membutuhkan sumber pembiayaan untuk mempercepat pembangunan di Sumut.

“Sesuai dengan arahan Presiden dan dalam rangka pencapaian terget RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023,” ujarnya.

Hal itu, katanya, didorong berbagai permasalahan utama dalam pembangunan, salah satunya pada bidang kesehatan yaitu masih tinggi angka kematian bayi, ibu, revalansi bayi kurang gizi dan lain sebagainya. Karena belum memadainya sarana dan prasarana kesehatan, khususnya rumah sakit yang dimiliki provinsi Sumatera Utara.

“Rumah sakit Haji yang dimiliki Provinsi Sumatera Utara masih tipe B, oleh karenanya perlu ditingkatkan agar berstandar internasional,” sebutnya.

Di bidang lain yakni kondisi jalan di Sumatera Utara yang kondisinya masih kurang baik. Begitu juga dengan irigasi yang merupakan salah satu sarana untuk mendukung ketahanan pangan di Sumatera Utara kondisi irigasi masih belum optimal.

“Sebagian megalami rusak berat sehingga perlu dilakukan rehabilitasi dan pembangunan bendungan baru,” kata Agus.

Disisi lain Provinsi Sumut juga harus mendukung kebijakan strategis nasional berupa pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Pantai Timur yang disebut dengan Medan, Binjai, Deliserdang, Karo (Mebidangro). Pengembangan KSN Danau Toba dan sekitarnya di dataran tinggi dan peningkatan produksi padi dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam rangka pencapaian target RPJMD Sumut 2019-2023, Pemprovsu memerlukan dukungan pembiayaan dari pemerintah Pusat.

“Oleh karenanya kegiatan ini diharapkan merupakan salah satu solusi untuk pencapaian target tersebut dan memberikan kontribusi bagi pembangunan di provinsi Sumatera Utara,” ujarnya. (sbc-05)




Tinggalkan Balasan

error: