Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – Rapat Banggar dihadiri 3 orang Anggota, Sarma Hutajulu WO
Search
Rabu 18 September 2019
  • :
  • :

Rapat Banggar dihadiri 3 orang Anggota, Sarma Hutajulu WO

Starberita – Medan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Sarma Hutajulu melakukan Walklout pada rapat lanjutan Badan Anggaran (Banggar) dengan TAPD dengan agenda mendengarkan nota jawaban Gubernur Sumut atas pandangan umum fraksi-fraksi, Selasa (20/8/2019).

“Hal ini dikarenakan Wakil Ketua DPRD Aduhot Simamora tetap melanjutkan rapat meskipun dihadiri 3 anggota Banggar yakni Aduhot selaku pimpinan, Syamsul Qodri dan saya. Padahal, sebelumnya sudah saya meminta untuk dibatalkan. Namun beliau tetap melanjutkan. Maka dari itu atasnama pribadi dari Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan, saya Walkout,” katanya kepada wartawan di Medan, Rabu (21/8/2019).

Sarma menjelaskan, jumlah anggota Banggar berkisar 50 orang, namun dikarenakan kesibukan masing-masing, maka rapat Banggar yang telah dijadwalkan hanya dihadiri 3 anggota. Meskipun ini rapat lanjutan, namun juga harus dipatuhi aturan tentang pembahasan anggaran. Dengan dihadiri 2 orang saja, tentunya tidak bisa melegitimasi APBD 2020 yang telah dibahas. Karena ini untuk kepentingan rakyat Sumut, seharusnya dibuthkan keseriusan pembahasan oleh DPRD dan TAPD.

“Tidak boleh juga pembahasan ini melanggar aturan, sehingga kita meminta kepada pimpinan DPRD, jangan karena keterbatasan waktu dan kesibukan, kita mengabaikan aturan tentang pembahasan anggaran,” tuturnya.

Padahal, tegas Sarma, pada rapat Banggar kali ini TAPD harus menjawab pertanyaan fraksi-fraksi di DPRD Sumut yang salah satunya terkait dengan penurunan target pendapatan asli daerah (PAD) Provsu dari tahun sebelumnya yang berkisar Rp7 miliar lebih menjadi Rp5 miliar lebih.

“Berarti ada sekitar Rp2 trilun lebih yang tidak tercapai dan kondisi ini harus dipertanyakan dan harus dijawab oleh Pemprovsu. Harusnya BUMD yang kita miliki bisa bekerja semakin baik dan pendapatan bertambah karena setiap tahunnya diberikan penyertaan modal seperti Bank Sumut yang setiap tahunnya diberikan suntikan modal Rp100 juta. Ini kenapa semakin menurun PAD kita, begitu juga dengan dinas lainnya. Ini ada apa? Apakah karena tidak kemampuan atau memang selama ini Pemprovsu hanya muluk-muluk menargetkan PAD Rp7 miliar,” cetusnya.

Selain itu, ungkap Sarma, pada pembahasan R APB tahun 2020 ini, pihaknya juga mengkritisi terhadap banyaknya program yang secara tufoksi bukan kewenangan suatu instansi namun dikerjakan instansi yang tidak memiliki kewenangan, seperti Dinas Tarukim yang kalau kita lihat program tersebut dijalanakn oleh Dinas Pariwisata. Ini menujukkan bahwa RPJMD yang telah ditetapkan belum diimplementasikan di R APBD 2020 ini.

“Tidak hanya itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti tentang Banpol yang dari tahun ketahun mengalami kenaikan bantuannya. Untuk tahun kemarin saja Rp5 miliar dan di R APBD 2020 minta Rp7 miliar. Ini untuk apa? Apakah memang sudah ada MoU antara Pemprovsu dengan Kepolisian Daerah Sumut (Poldasu),” ketusnya.

Kemudia, masih kata Sarma, pihaknya juga menyoroti banyaknya SKPD yang meminta pembangunan kantor dan penyediaan sarana-prasarana ditengah kondisi PAD yang menurun. tentunya ini sangat miris.

“Untuk itu kedepan kita tidak mau lembaga DPRD ini hanya sebagai stempel untuk pengesahan APBD dan berpotensi keranah hukum, hanya karena dalam proses penyusunan dan pembahasannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti kondisi sekarang ini, hanya dihadiri 3 orang, namun tetap dilanjutkan dan hanya 2 anggota Banggar yang hadir,” tandasnya. (sbc-03)

 




Tinggalkan Balasan

error: