Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – Evaluasi Badan Otoritas Danau Toba, kata Sarma
Search
Senin 23 September 2019
  • :
  • :

Evaluasi Badan Otoritas Danau Toba, kata Sarma

Starberita – Medan, Pemerintah Pusat diminta untuk segera mengevaluasi Badan Otoritas Danau Toba (BODT) yang hampir selama 4 tahun keberadaannya tidak menampakkan progress kinerja yang signifikan, malah yang ditimbulkan konflik antara mereka dan masyarakat.

“Seperti soal penyelesaian lahan 500 hektar yang hingga saat ini belum ada hasil dengan masyarakat lokal. Begitu juga dengan pemberdayaan masyarakat sekawasan Danau Toba yang nantinya diperuntukkan untuk pariwisata, juga belum ada terlihat,” kata Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sarma Hutajulu SH kepada wartawan di Medan, Minggu (18/8/2019).

Menurut Sarma, Pemerintah Pusat saat ini telah memberikan perhatian penuh untuk Danau Toba dan Perpres Nomor 41 Tahun 2014 telah menetapkan Danau Toba sebagai kawasan strategis nasional (KSN) dan membentuk otoritas yang dalam pengelolaannya harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten se kawasan Danau Toba. Belum lagi BODT telah melarang PLN memasok listrik ke daerah Sigapitan dengan KSN. Padahal, masyarakat sudah lebih dulu menetap dan tinggal didaerah tersebut,” ujarnya.

Namun sampai saat ini, lanjut Sarma yang juga berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut 9, langkah tersebut tidak terlihat. “Yang ada malah berjalan masing-masing, baik BODT, Pemprovsu dan Pemkab sekawasan Danau Toba,” cetusnya.

Sarma juga mengungkapkan, selama 4 tahun keberadaannya, BODT tidak pernah berkoordinasi dengan Anggota DPRD Sumut khususnya yang berasal dari Dapil Sumut 9, padahal para legislatif bisa memberikan masukan untuk perencanaan pengembangan Danau Toba.

“Karena kami mewakili masyarakat Sumut 9. Sehingga bisa membantu percepatan pembangunan baik dari sector pariwisata maupun infrastruktur,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Politisi PDI Perjuangan ini, pihaknya bebera waktu lalu melakukan kunjungan kerja ke Kemenko Maritim guna memberitahun kondisi yang terjadi terhadap kinerja dan bentuk koordinasi BODT terhadap DPRD dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten se kawasan.

Maka dari itu, tegas Sarma, Pemerintah Pusat harus segera mengevaluasi BODT yang memiliki kewenangan penuh untuk pengembangan dan pembangunan Danau Toba. “Jika tidak segera dievaluasi, percepatan pembangunan Danau Toba hanya angan-angan, ditambah lagi adanya pencemaran air danau yang sangat luar biasa, perambahan hutan dan lainnya yang kesemuanya itu harus segera diselesaikan,” pungkasnya. (sbc-03)




Tinggalkan Balasan

error: