Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – Tertutup Lagi Bahas P-APBD 2019, Pengamat Dorong KPK Ikut Awasi APBD Medan
Search
Minggu 20 Oktober 2019
  • :
  • :

Tertutup Lagi Bahas P-APBD 2019, Pengamat Dorong KPK Ikut Awasi APBD Medan

Starberita – Medan, Komisi III DPRD Kota Medan kembali melakukan pembahasan P-APBD 2019 secara tertutup, Selasa (13/8/2019).

Tampak security berdiri di depan ruang rapat Komisi C meminta kepada sejumlah awak media untuk tidak masuk ke ruangan Komisi III, karena berdasarkan perintah pimpinan Komisi III pembahasan dilakukan secara tertutup.

“Maaf bang, tertutup. Perintah Ketua,” kata salah seorang security kepada wartawan.

Berdasarkan informasi, Komisi III memanggil Dirut PD Pasar, Dirut PD Pembangunan, Dinas Perdagangan dan Dirut RPH.

Terpisah, Pengamat Kebijakan Anggaran di Sumut, Elfenda Ananda, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut mengawasi pembahasan APBD Kota Medan yang saat ini tengah melakukan pembahasan P-APBD 2019.

Menurut Elffenda, dengan adanya pengawasan dari KPK tidak akan terjadi ‘kongkalingkong’ antara pihak DPRD Medan selaku legislatif dan Pemko Medan selaku eksekutif.

“Kenapa bisa tertutup?. Seharusnya pembahasan itu terbuka dan transparan, karena anggaran itu kan anggaran masyarakat Medan. Sudah tidak jamannya lagi informasi pembahasan tentang anggaran dan program ditutup-tutupi,” ungkapnya kepada wartawan.

Kondisi pembahasan tertutup itu, sebut Elfenda, menjadi tanda tanya besar. Anggota DPRD hadir di gedung dewan, katanya, mewakili suara rakyat yang sudah memilih mereka.

Jadi, sambung Elfenda, harusnya sebagai wakil rakyat mereka harus benar-benar untuk memantau kinerja wali kota dan jajarannya agar semua program yang sudah ditetapkan, dibuat untuk kepentingan rakyat.

“Dan anggaran yang dikelola Pemko Medan merupakan uang rakyat yang mereka wakili, sehingga rakyat perlu mengetahui untuk apa saja uang tersebut dipergunakan,” ujarnya.

Jadi, tambah Elfenda, artinya tidak boleh ada pembahasan tertutup dari wartawan, karena publik juga perlu tahu dan mengawasi kinerja aparaturnya di Pemko Medan. “Dengan tertutupnya pembahasan patut dicurigai ada “sesuatu” yang dilakukan di dalam rapat pembahasan itu,” ujarnya. (sbc-02)

 

 




Tinggalkan Balasan

error: