Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – Ratusan Petani Geruduk Gedung DPRD Sumut
Search
Senin 23 September 2019
  • :
  • :

Ratusan Petani Geruduk Gedung DPRD Sumut

Starberita – Medan, Ratusan petani yang mengatasnamakan Forum Rakyat Bersatu yang berasal dari 3 kabupaten yakni Deli Serdang Binjai dan Langkat menggeruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (13/8/2019).

Dalam orasinya Koordinator Lapangan Abdul Rahman, okupasi yang dilakukan secara paksa oleh PTPN II terhadap lahan mereka dinilai sangat tidak manusiawi. Rumah dan tanaman milik warga rata dengan tanah dan gagal panen.

“Kondisi ini terjadi di Kebun Padang Brahrang, kebun Nambike Kecamatan Selesai,” ucapnya.

Tidak hanya itu, masa juga meminta agar pemerintah menghentikan pengusiran secara paksa terhadap petani yang sampai saat ini terus berlangsung. Selain itu, masa juga mendesak agar para pengembang diusir dari lahan yang selama ini mereka kuasai diberbagai tempat, seperti di Kebun Kelambir V.

“Kepada Bapak Gubsu tolonglah kami, rumah dan tanaman kami sudah hancur rata dengan tanah. Tidak ada tempat tinggal kami lagi akibat ulah kejam PTPN II,” ketus masa.

Masih dalam orasinya, masa juga mengkhawatirkan Kebun Nambike, Kebun Sri Semayang juga terkena okulasi seperti kebun lainnya, padahal tidak ada keputusan pengadilan yang membenarkan tindakan PTPN II untuk melakukan okupasi.

Selama melangsungkan orasi, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Brilian Mokhtar beserta Anggota Ramses Simbolon menemui para pengunjuk rasa dan menerima mereka diruang rapat komisi A.

Dalam dialog tersebut, Sekjen Komite Revolusi Agraria, Johan Merdeka dihadapan Brilian Mokhtar dan Ramses Simbolon mengatakan bahwa pada rapat dengar pendapat (RDP) sebelumnya dengan Komisi A telah disepakati agar tidak dilakukannya okupasi tanpa perintah pengadilan diatas lahan yang diusahai warga.

Johan juga meminta agar DPRD Sumut mendesak dan menekan PTPN II untuk menghentikan tindakan okupasi terhadap petani karena akan semakin membuat petani yang menderita.

Menanggapi pernyataan dari para pengunjuk rasa, Ramses menyatakan kekesalannya atas sikap manajemen PTPN II. Melalui pimpinan DPRD Sumut pihaknya akan menyurati Polda Sumut agar berada di pihak yang netral dalam sengketa tanah antara seluruh kelompok masyarakat dengan PTPN.

Politisi Partai Gerindra itu juga menegaskan, secara politik penyelesaian status kepemilikan lahan PTPN II sudah rampung pembicaraannya dilakukan Panitia Khusus penyelesaian sengketa Hak Guna Usaha.

Soal pendistribusian diserahkan kepada Gubernur Sumut yang memimpin tim teknis. Tim teknis ini yang menyusun para nominator calon penerima hak kepemilikan tanah eks HGU.

“Jika ada di antara warga yang memiliki data kepemilikan tetapi tidak dimasukkan dalam nominasi laporkan ke kami, akan kami bantu menyelesaikan, tetapi lengkapi datanya,” pungkasnya. (sbc-03)

 




Tinggalkan Balasan

error: