Search
Rabu 5 Agustus 2020
  • :
  • :

Butong Minta Pemko Objektif Dalam Program Bedah Rumah

Starberita – Medan, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan, Surianto, meminta Pemerintah Kota Medan objektif dalam program bedah rumah warga.

“Perlu dilihat skala prioritasnya, bukan karena senang atau tidak senang,” kata Surianto ketika mensosialisasikan Perda Kota Medan No. 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan pada Sosialisasi ke XI yang dilaksanakannya di Jalan Paluh Nibung. Lingkungan 01, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Sabtu (27/7/2019).

DPRD, sebut pria yang akrab disapa, Butong ini, bersama Pemko sudah mengalokasikan anggaran untuk biaya bedah rumah untuk 1.000 unit di tahun 2019.

“Pemko harus cermat dan mengakomodir dengan menilai warga yang paling butuh. Kan tujuannya untuk mensejahterahkan masyarakat,” tegasnya.

Butong menilai, program bedah rumah yang dikelola Dinas Penataan Kawasan Pemukiman Penataan Ruang (PKP2R) Kota Medan belum tepat sasaran. Sebab, belum tersosialisasi dengan baik.

Butong mengatakan, banyak rumah tidak layak huni khususnya di daerah perbatasan yang belum tersentuh. “Jangan hanya saudara dari lurah, camat dan Kepling yang dapat,” sindirnya.

Bahkan, Butong, menegaskan program tersebut tidak terealisasi dengan baik. “Banyak masyarakat yang membutuhkan program tersebut. Jangan hanya karena birokrasi, rakyat tidak bisa mendapatkan program tersebut,” ketusnya

Kondisi itu, katanya, sangat disayangkan sebab saat ini Pemkot Medan sudah memiliki Perda Penanggulangan Kemiskinan, tentu Perda dimaksud harus diterapkan dengan benar. Sehingga, masyarakat terbantu dalam segala hal. Membantu warga miskin dengan harapan dapat lebih sejahtera.

Sebagaimana diketahui, Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap.

Mempercepat penurunan jumlah warga miskin. Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sama halnya Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD.

Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Sedangkan pada BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (sbc-02)

 




Tinggalkan Balasan

error: