Search
Selasa 14 Juli 2020
  • :
  • :

Soal Pembangunan Tol Kuala Tanjung, Ganti Rugi Tanah Warga Sudah Selesai

Starberita – Medan, Pemerintah Kabupaten Batubara pada prinsipnya sangat mendukung pembangunan jalan tol sepanjang 18 kilometer dari Kecamatan Laut Tador menuju Kuala Tanjung yang saat ini sedang dalam proses tahapan pengerjaan.

“Jalan tol tersebut dibangun bertujuan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan juga merupakan proyek strategis nasional yang tentunya dipantau langsung pengerjaannya oleh Presiden Joko Widodo. Sehingga seluruh proses tahapan pengerjaannya termasuk pembayaran pelepasan ganti rugi tanah warga yang terkena pembangunan, kita wajib mengetahui,” kata Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kabupaten Batubara, Ir Edward Sibarani MBA dalam menanggapi keberatan segelintir masyarakat terhadap proses ganti rugi pelepasan tanah untuk pembangunan jalan tol tersebut dengan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (23/7/2019).

Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Brilian Mokhtar, Sekretaris Hanafiah Harahap, anggota HM Nezar Djoeli ST dan Ramses Simbolon. Dari Pemkab Batubara hadir Asisten Pemerintahan Iskandar Lubis SH, Kadis Perhubungan Sahala Nainggolan, Kadis BPPRD Rojali, Camat Laut Tador Arif Hanafiah SSTP, Camat Air Putih Riyadi SPd, Mpd, Camat Sri Suka Adik Hasibuan SH, Kades Perk. Tanjug Kasau Sumiati, SPd, Kadus I Desa Perk. Tanjung Kasau, Perwakilan BPN Sumut, Dewi, BPN Asahan dan perwakilan Kantor Jasa Penilai Publik, Zainal Arifin dan masyarakat yang terkena pembangunan yakni Sugiono dan Muhammad Sugiono.

Dalam RDP yang dipimpin Sekretaris Komisi A Hanafiah Harahap, Staf ahli Edward juga menegaskan selama tahapan pelepasan tanah milik masyarakat, pemerintah telah mengacu pada mekanisme dan regulasi yang berlaku. Sehingga pada proses penyelesaiannya, masyarakat telah menerima pembayaran melalui rekening Bank BNI.

“Termasuk Bapak Sugiono dan Muhammad Sugiono. Mereka telah menerima pembayaran pelepasan tanah,” ujarnya.

Hal sama juga dikatakan perwakilan BPN Sumut, Dewi menyebut bahwa masyarakat atasnama Sugiono telah menerima proses ganti rugi tanah sebesar Rp763.275.824,- dan Muhammad Sugiono menerima ganti rugi sebesar Rp41.001.452,-.

“Untuk bapak Sugiono dan Muhammad Sugiono telah menerima pembayaran ganti rugi pada 21 Juni 2019 lalu,” ucapnya.

Sementara itu, Sugino selaku masyarakat yang keberatan dengan pembayaran ganti rugi mengatakan, selama proses tahapan pembayaran, masyakarat tidak pernah mendengar sosialisasi untuk proses ganti rugi, warga yang tanahnya terkena pembangunan jalan tol, hanya mengetahui petugas Kantor Jasa Penilai Publik datang untuk mengukur dan menilai nominal ganti rugi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk warga yang terkena.

“Selama ini tidak sampai kepada kita sosialisasi untuk ganti rugi. Tiba-tiba sudah datang petugas KJPP mengukur dan menilai tanah dan pohon milik warga yang tanahnya terkena pembangunan jalan tol. Ketika kita tanya besaran nominalnya untuk masing-masinv tanah milik warga, petugas tersebut mengatakan bahwa mereka hanya bertugas untuk mengukur dan menilai. Untuk urusan keberatan, bisa ke pengadilan” ujar Sugiono.

Dalam hal ini, lanjut Sugiono, dirinya snagat kecewa dengan kebijakan pemerintah. Padahal tanahnya memiliki harga yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan pemerintah.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi A DPRD Sumut, Nezar Djoeli menerangkan, pihaknya sangat sulit untuk membantu keluhan Sugiono dan Muhammad Sugiono, karena keduanya telah menerima nominal pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan jalan tol yang ada di Kabupaten Batubara tersebut.

Nezar juga menegaskan, jika tadinya kedua warga yang datang dalam RDP ini sama sekali belum menerima ganti rugi, maka pihaknya bisa mendesak Menteri BUMN untuk menaikkan harga tanah per meternya yang terkena pembangunan.

“Kalau sudah seperti ini, kami mau bicara apa ketika berhadapan dengan Menteri BUMN. Bapak Sugiono dan Muhammad Sugiono telah menerima ganti rugi. Tidak ada clue yang harus kami debatkan di kementerian,” tegasnya.

Diakhir RDP, pimpinan sidang Hanafiah Harahap meminta agar kedua masyarakat yang mengeluhkan ganti rugi pembebasan tanah yang telah diterima untuk bersama-sama mensukseskan program pemerintah. Sehingga pembangunan yang saat ini tengah dijalankan bisa selesai dengan cepat.

“Saya menyarankan agar Bapak Sugiono dan Muhammad Sugiono ikhlas dengan pembayaran ganti rugi yang telah diterima. Bukan kita tidak mau membantu keluh kesah yang bapak rasakan saat ini, namun tahapan pembayaran sudah selesai, bapak sudah menerimanya, tidak ada alasan bagi kami untuk mendebatkan hal ini di kementerian. Namun demikian, kita tetap akan bantu bapak untuk bertemu dengan Bupati Batubara Zahir agar dipermudah dalam membuat usaha nantinya dengan dana pembayaran yang sudah diterima,” pungkasnya. (sbc-04)




Tinggalkan Balasan

error: