Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – RDP dengan BAP DPD RI, Akhyar Harapkan Ada Solusi Atasi Masalah Aset
Search
Kamis 19 September 2019
  • :
  • :

RDP dengan BAP DPD RI, Akhyar Harapkan Ada Solusi Atasi Masalah Aset

Starberita – Medan, Wakil Walikota Medan, Akhyar Nasution, berharap mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah aset, sehingga nantinya saat menyerahkan laporan keuangan tahun anggaran 2019,  Pemko Medan bisa mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Sumut.

Harapan itu disampaikan, Wakil Walikota, dalam Rapat Dengar Pendapat  (RDP) dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia di Kantor Gubernur Sumut, Jalan  Diponegoro Medan, Jumat (12/7/2019) terkait tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumut terhadap laporan keuangan daerah.

Akhyar menjelaskan, laporan keuangan Pemko Medan tahun 2018 hanya mendapatkan predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) akibat persoalan aset. “Bahkan, opini WDP terus diraih sejak 4 tahun belakangan ini,” katanya.

Sebagai salah satu contoh masalah aset yang menjadi kendala bagi Pemko Medan, terang Akhyar, menyangkut melengkapi dokumen sejumlah bangunan sekolah dan Puskesmas.

“Kita tidak tahu kapan dan siapa yang  membangun sekolah dan Puskesmas. Kemudian bangunan itu diserahkan kepada kita dan harus dilengkapi dokumennya,” jelas Akhyar.

Sebelumnya Asisten Administrasi Umum dan Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Fitriyus, yang memimpin RDP mengungkapkan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumut selama 5 tahun berturut-turut telah mendapatkan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sumut. “Semua itu berkat bimbingan dan arahan BPK Perwakilan Sumut,” kata Fitriyus.

Meski demikian, sebut Fitriyus, laporan keuangan tersebut bukan tidak ada cela dan masih memiliki banyak kekurangan, sehingga harus dilakukan perbaikan.

Fitriyus juga melaporkan, ada kendala yang dialami kabupaten/kota di Sumut dalam menyampaikan laporan keuangan yakni  menyangkut masalah aset. Akibat kesulitan tersebut, ungkapnya, tidak sedikit kabupaten/kota yang gagal mendapatkan predikat WTP dari BPK Perwakilan Sumut.

“Kebanyakan (Kabupaten/Kota) di Sumut hanya mendapatkan predikat WDP, bahkan ada yang meraih discleamer. Makanya, masalah aset ini segera harus diselesaikan. Diperlukan banyak masukan dan arahan dari berbagai pihak, terutama BAP DPD RI  dan BPK Perwakilan Sumut, sehingga persoalan aset dapat dituntaskan,” kata Fitriyus.

Terkait masalah aset ini, jelas Fitriyus, salah satu pemicunya karena aset  yang ditangani cukup banyak, ditambah lagi wilayah sangat luas karena Provinsi Sumut terdiri dari 33 kabupaten/kota. Tak pelak kondisi itu membuat aset tersebar dimana banyak lokasi sehingga sulit menginventarisirnya. (sbc-02)

 

 

 

 

 




Tinggalkan Balasan

error: