Search
Rabu 5 Agustus 2020
  • :
  • :

Bayek Desak Pemko Medan Segera Terapkan Perda Pengelolaan Persampahan

Starberita – Medan, Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Golkar, Mulia Asri Rambe, mendesak Pemko Medan untuk segera penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan.

Desakan itu disampaikan, Mulia Asri Rambe, ketika mensosialisasikan Perda Kota Medan No. 6 tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan pada sosialisasi ke XI yang dilaksanakannya di Jalan KL Yos Sudarso, Km 14,5, Kecamatan Medan Labuhan, Minggu (30/6/2019).

Menurut pria yang akrab disapa, Bayek, selain dapat merubah wajah Kota Medan menjadi bersih dan indah, sampah juga dapat menanggulangi terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Bahkan, kata Bayek, sampah juga bisa dapat dikelola menjadi bisnis usaha untuk membantu perekonomian rumah tangga. “Jadi, Perda Pengelolaan Persampahan ini sangat mendesak,” katanya.

Sebelum itu dilakukan, pinta Bayek, Pemko Medan harus terlebih dahulu mempersiapkan fasilitas yang memadai. “Kita melihat, Pemko Medan belum sepenuhnya menjalankan Perda tentang Pengelolaan Persampahan. Walaupun sudah disahkan sejak 2015 lalu, tapi Perda ini belum diterapkan oleh Pemko Medan,” katanya.

Perda ini juga, sebut Beyak, menuntut kesadaran warga menjaga kebersihan. “Perda ini menuntut kita agar tidak membuang sampah sembarangan,” ucapnya.

Bayek menilai, kinerja Pemko Medan sangat lamban dalam mengatasi persoalan sampah di Medan. Salah satunya terkait minimnya sarana dan prasarana sampah  itu sendiri, seperti truk pengangkut sampah, tong sampah serta petugas pengangkut sampah.

“Padahal, kita (DPRD, red) telah mengalokasikan anggaran yang ditampung di APBD 2019 untuk penambahan sarana dan prasaran sampah,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Perda Pengeloaan Persampahan terdiri XVII BAB dan 37 Pasal yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangakan tujuan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat hidup bersih.

Sampah yang dimaksud yakni sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum. Dalam Perda tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban.

Dimana setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berkawasan lingkungan. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sampah.

Sedangkan kewajiban yakni mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Sedangkan pihak pengelola kawasan koemersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 dengan jelas mengatur larangan yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan di kota Medan.

Menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yang berakibat kerusakan lingkungan. Dalam Pasal 35 diatur soal ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran. (sbc-02)

 

 




Tinggalkan Balasan

error: