Search
Minggu 16 Juni 2019
  • :
  • :

Zonasi PPDB di Medan Kembali Jadi Sorotan

Starberita – Medan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran (TA) 2019 di Kota Medan masih menerapkan sistem zonasi. Hal ini masih menjadi sorotan kalangan anggota DPRD Kota Medan, karena sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri masih belum merata di kota terbesar ketiga di Indonesia ini.

Anggota Komisi II DPRD Kota Medan, Surianto, menilai PPDB dengan sistem zonasi belum bisa dan layak untuk diterapkan di Kota Medan, mengingat tidak semua kecamatan yang ada di Kota Medan memiliki Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.

“Di wilayah utara ada empat kecamatan, tapi hanya sedikit yang memiliki SMP Negeri,” ujar Surianto menjawab wartawan di Medan, Rabu (12/6/2019).

Dia mencontohkan, di Sicanang Kecamatan Medan Belawan ada 1 SMP Negeri, sementara di Kecamatan Medan Marelan ada 4 SMP Negeri.

“Artinya, inikan belum ada pemerataan. Seharusnya Dinas Pendidikan melihat itu. Bukan ujug-ujug terpaku pada Permendikbud 51/2018 tentang PPDB melalui zonasi,” ucapnya.

Pada prinsipnya, sebut Ketua Fraksi Partai Gerindra ini, dirinya sangat mendukung wacana zonasi yang diterapkan Dinas Pendidikan Kota Medan.

Akan tetapi, katanya, banyak catatan yang harus diselesaikan oleh dinas terkait, salah satunya adalah di setiap kecamatan memiliki SMP Negeri, lengkap dengan fasilitas dan tenaga pengajar yang mumpuni.

“Kalau juga dipaksakan Permendikbud 51/2018 tentang PPDB melalui zonasi itu, maka dipastikan banyak siswa berprestasi tak akan bisa masuk ke sekolah favorit. Kondisi itu juga dapat mempengaruhi nama sekolah itu sendiri. Harusnya, dalam menerima siswa baru diberilah porsi yang sama antara warga sekitar dengan siswa berprestasi dari luar zonasi. Jadi, secara tidak langsung bisa mengangkat citra sekolah itu sendiri,” saran pria yang akrab disapa, Butong, ini.

Menurut Butong, Dinas Pendidikan Kota Medan terlalu kaku mengartikan Permendikbud 51/2018 tentang PPDB zonasi tersebut.

Kalau dibongkar lebih dalam lagi, jelasnya, pada Pasal 14 ayat 2 Permendikbud 14/2018 disebutkan bahwa untuk masing-masing daerah di kabupaten/kota dipersilakan mencari cara sendiri agar dunia pendidikan di wilayahnya maju.

“Makanya, kita minta Walikota Medan mencari formula yang bagus dalam penerapan Permendikbud 51/2018 itu. Jangan korbankan anak didik kita yang punya prestasi,” pungkasnya. (sbc-02)

 

 




Tinggalkan Balasan

error: