Search
Minggu 16 Juni 2019
  • :
  • :

Legislator Sesalkan LKPj Walikota Medan 2018 Tak Dibahas

Starberita – Medan, Kalangan DPRD Kota Medan sangat menyesalkan tidak dibahasnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Medan Tahun Anggaran 2018. Pasalnya, LKPj tersebut merupakan tolak ukur kinerja Pemko Medan dalam melaksanakan pembangunan dalam satu tahun anggaran.

“Terus terang, kita sangat menyayangkan hal ini. Kenapa tidak dibahas….? sudah PAPBD 2017 tidak dibahas, ini LKPj juga tak dibahas,” kesal Bahrumsyah kepada wartawan di Medan, Selasa (11/6/2019).

Seharusnya, kata Bahrumsyah, pimpinan terlebih dahulu menjadwalkan agenda LKPj, karena dokumennya sudah lama disampaikan kepada pimpinan.

Pentingnya pembahasan LKPj itu dilakukan, kata Bahrumsyah, sebab keputusan rekomendasi DPRD terhadap kinerja Pemko sangat strategis untuk memberikan masukan dan kritikan yang konstruktif serta evaluasi sejauhmana agenda-agenda pembangunan tahun 2018 sudah berjalan.

“Pembahasan LKPj itu sebagai alat untuk mengukur sejauhmana kinerja Pemko Medan dalam menampung semua aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD,” katanya.

Pembahasan LKPj juga, sebut Ketua Komisi II itu, sudah diatur dalam PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Kepada Masyarakat.

Penyampaian LKPj itu, katanya, tertuang dalam Pasal 23 yang menyebutkan LKPj disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD. LKPj sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD.

Kemudian, berdasarkan basil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD menetapkan Keputusan DPRD. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPj diterima.

Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan.

Senada dengan itu Ketua Fraksi Partai Golkar, Ilhamsyah, juga mempertanyakan tidak dibahasnya LKPj Walikota Medan TA 2018.

Sebab, katanya, LKPj merupakan acuan bagi dewan menilai kinerja Pemko Medan dalam melakukan pembangunan dalam satu tahun anggaran berjalan.

“Kalau LKPj tidak dibahas, dari mana kita mau menilai kinerjanya. Kenapa tidak dibahas, kan dokumennya sudah disampikan April 2019 lalu. Ini ada apa,” tanya Ilhamsyah.

Menurut Ilhamsyah, bagaimana dewan mengetahui sinkronisasi anggaran yang telah dihabiskan dengan kinerja di lapangan. “Masa kita cuma membahas anggarannya saja, sementara hasil kerjanya di lapangan kita tidak tahun. Ini sama saja, kita membahas uang, tapi kerja tidak nampak,” ketusnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga, membenarnya dokumen pembahasan LKPj Walikota Medan Tahun 2018 telah diajukan ke DPRD pada April 2019.

Mungkin, kata Ihwan, karena alasan waktu makanya diputuskan untuk tidak mengagendakan pembahasan LKPj Walikota tahun 2018. “Mungkin waktunya kan sudah lebih 30 hari, sehingga LKPj tahun 2018 tak dibahas lagi,” pungkasnya.

Diketahui, DPRD Kota Medan kemungkinan tidak membahas dan memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Medan Tahun Anggaran 2018.

Sebab, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang ditandatangani Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung, Senin (10/9/2019) tidak ada menjadwalkan agenda penyampaian nota pengantar serta pembahasan terhadap LKPj Walikota TA 2018. (sbc-02)

 

 




Tinggalkan Balasan

error: