Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – DPRD Medan Tak Bahas LKPj Walikota 2018
Search
Selasa 17 September 2019
  • :
  • :

DPRD Medan Tak Bahas LKPj Walikota 2018

Starberita – Medan, DPRD Kota Medan kemungkinan tidak membahas dan memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Medan Tahun Anggaran 2018.

Sebab, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang ditandatangani Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung, Senin (10/9/2019) tidak ada menjadwalkan agenda penyampaian nota pengantar serta pembahasan terhadap LKPj Walikota TA 2018.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), T. Bahrumsyah, mengatakan seharusnya pimpinan terlebih dahulu menjadwalkan agenda LKPj, karena dokumennya sudah lama disampaikan kepada pimpinan.

“Sangat kita sayangkan sekali LKPj Walikota Medan Tahun 2018 tidak dibahas,” katany kepada wartawan di DPRD Medan.

Pentingnya pembahasan LKPj itu dilakukan, kata Bahrumsyah, sebab keputusan rekomendasi DPRD terhadap kinerja Pemko sangat strategis untuk memberikan masukan dan kritikan yang konstruktif serta evaluasi sejauhmana agenda-agenda pembangunan tahun 2018 sudah berjalan.

“Pembahasan LKPj itu sebagai alat untuk mengukur sejauhmana kinerja Pemko Medan dalam menampung semua aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD,” katanya.

Pembahasan LKPj juga, sebut Ketua Komisi II itu, sudah diatur dalam PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Kepada Masyarakat.

Penyampaian LKPj itu, katanya, tertuang dalam Pasal 23 yang menyebutkan LKPj disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD. LKPj sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD.

Kemudian, berdasarkan basil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD menetapkan Keputusan DPRD. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPj diterima.

Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan.

Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga, membenarnya dokumen pembahasan LKPj Walikota Medan Tahun 2018 telah diajukan ke DPRD pada April 2019 lalu.

Hanya saja, kata Ihwan, pihaknya tidak ada menerima laporan baik dari Pemko maupun Sekretariat DPRD bahwasannya dokumen itu sudah disampaikan ke pimpinan DPRD Medan.

“Bahkan, saya juga tidak tahu kalau dokumen itu (LKPj 2018, red) sudah di meja pimpinan. Atau mungkin kemarin sibuk setelah Pemilu,” katanya.

Mungkin, sambungnya, karena alasan waktu makanya diputuskan untuk tidak mengagendakan pembahasan LKPj Walikota tahun 2018. “Mungkin waktunya kan sudah lebih 30 hari, sehingga LKPj tahun 2018 tak dibahas lagi,” pungkasnya. (sbc-02)

 




Tinggalkan Balasan

error: