Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – Belum Ada Laporan Soal ASN Terlibat Dukung Salah Satu Capres
Search
Jumat 13 Desember 2019
  • :
  • :

Belum Ada Laporan Soal ASN Terlibat Dukung Salah Satu Capres

Starberita – Medan, Menanggapi soal adanya dugaan keterlibatan ASN di Sumut dalam mendukung salah satu paslon Capres pada Pilpres 2019, Kepala BKD Sumut, Kaiman Turnip mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada satupun laporan yang masuk kepadanya mengenai hal tersebut.

“Sejauh ini tidak ada laporan apapun mengenai pelanggaran ASN tentang keterlibatannya dalam mendukung salah satu Capres pada Pilpres 2019 kemarin. Dan kalau memang ada laporan dan terbukti, Itu harus ada bukti otentik dari KPU. Dan hal itu kembali lagi kepada pengawas intern pemerintahnya. Kalau itu dinyatakan melanggar sesusai dengan undang-undang, baru kita ambil tindakan,” sebut Kaiman saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/4/2019).

Kemudian ditanyakan lagi padanya semisal kasus seperti yang terjadi di Madina, dimana Bupati Madina mengundurkan diri karena mendukung salah satu Paslon Capres, jika ada jajaran dibawahnya yang turut terlibat, kira-kira apa yang akan dilakukan BKD Sumut?

Menjawab pertanyaan itu, Kaiman menjelaskan bahwa untuk ASN itu dinyatakan netral sampai sebelum hari H (saat pencoblosan, -red). Kemudian kalau menyangkut soal ASN yang mendukung salah satu paslon, semisal seperti di Madina, kalau jajaran aparat dibawahnya juga turut melakukan hal itu, maka tugas pengawasan itu sebenarnya berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“Siapapun itu ASN-nya, dan apa tindakan dia (PPK), harus sesuai dengan temuan dari bawaslu, pengawas pemilu, dan KPU. Nah, kalau apa yang ditemukan mereka dan hal-hal apa yang bertentangan, itulah yang disampaikan kepada PPK dan KSN. Dan waktu kami rapat di Jakarta juga, itu yang disampaikan,” papar Kaiman.

“Misalnya ditemukan di daerah, maka laporan tersebut diteruskan ke KSN. Baru nanti KSN melihat itu, dan diteruskan ke kita (BKD Provinsi). Jadi seperti itu mekanismenya,” tambahnya.

Ditanya lagi padanya, apa sanksi yang akan diberikan kepada pelaku yang terbuki terlibat dalam mendukung salah satu Paslon? Kaiman pun mengatakan bahwa untuk sanksinya itu jelas dan sudah diatur dalam PP No. 53. Dimana jenis hukumannya yakni, Ringan, Sedang, dan Berat.

“Nah kalau untuk itu, dilihat dulu nanti baru ada regulasi dari KSN. Apakah sanksi yang diberikan itu ringan, sedang, atau berat. Nah, itu juga kembali lagi kepada apa yang ditemukan oleh KPU dalam penyelidikannya,” tandas Kaiman. (sbc-05)




Tinggalkan Balasan

error: