Search
Jumat 10 Juli 2020
  • :
  • :

Soal Kartu BPJS, Bahrumsyah: Pemko Jangan Buat Gaduh di Masyarakat

Starberita – Medan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan melalui komisi terkait mendesak Pemko Medan untuk segera membagikan 12.000 kartu BPJS Kesehatan yang sudah dicetak kepada masyarakat agar dapat dipergunakan.

“Pemko Medan jangan membuat gaduh di masyarakat dan melanggar hukum,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, Bahrumsyah, kepada wartawan di Medan, Rabu (24/4/2019).

Dia menanggapi hal ini terkait rencana Pemko Medan yang akan membatalkan distribusi kartu BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) tambahan sebanyak 12.000 lembar pada tahun 2019 ini.

Rencana pembatalan distribusi kartu BPJS itu, kata Bahrumsyah, telah membuat resah masyarakat, karena sejak awal warga sudah mengetahui akan adanya distribusi 12.000 kartu BPJS PBI itu dari berbagai informasi.

“Termasuk dari pelaksanaan Reses dewan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sekarang, akibat adanya informasi pembatalan, warga menjadi resah,” katanya.

Dari segi aturan, menurut Ketua Fraksi PAN ini, kebijakan Pemko yang akan membatalkan distribusi kartu BPJS itu melanggar.

Sebab, katanya, bukan saja Pemko dan DPRD mengesahkan anggarannya, tapi juga kartunya telah dicetak dan tinggal didistribusikan saja. “Artinya nama-nama warga penerima BPJS PBI sudah ada,” sebutnya.

Bahrumsyah mengaku, pihaknya mendengar bahwa kebijakan membatalkan distribusi kartu BPJS itu karena Pemko akan melakukan verifikasi terhadap warga, yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos).

“Hal ini tidak perlu dilakukan, karena masyarakat penerima BPJS Kesehatan bukan warga miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH),” katanya.

Penerima BPJS Kesehatan, jelas Bahrumsyah, bukan mutlak masyarakat miskin, tapi warga yang tidak mampu membayar biaya kesehatannya. Bila keuangan daerah mampu, maka pemerintah wajib menjamin biaya kesehatan seluruh masyarakatnya, dengan catatan kelas tiga.

“Makanya setiap tahun anggaran BPJS Kesehatan PBI terus bertambah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Seperti di Medan, jumlah penerima BPJS PBI sudah sangat jauh di atas jumlah masyarakat miskin. Jadi peneriba PBI itu bukan saja warga miskin. Idealnya untuk seluruh warga,” kata Bahrumsyah.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Medan, Edwin Effendi, ketika dikonfirmasi menolak disebutkan pihaknya akan membatalkan distribusi kartu BPJS Kesehatan PBI. Namun dia mengakui masih melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial.

Kepada wartawan Edwin, tidak menjelaskan maksud dilakukannya kordinasi dengan Dinas Kesehatan. Apakah berkaitan dengan data warga muskin seperti yang disebutkan Ketua Komisi II DPRD Medan atau hal-hal lainnya.

“Tidak ada kita tahan itu. Mana mungkin kita tahan pendistribusian kartu kesehatan masyarakat dengan sebanyak 12.000. Tapi memang saat ini kita masih kordinasi dengan Dinas Sosial. Bukan menahannya,” katanya. (sbc-02)

 




Tinggalkan Balasan

error: