Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – Bawaslu Sumut Tangani 92 Pelanggaran Pemilu
Search
Minggu 8 Desember 2019
  • :
  • :

Bawaslu Sumut Tangani 92 Pelanggaran Pemilu

Starberita – Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menemukan 92 pelanggaran Pemilu tahun 2019 dari 33 kabupaten/kota di Sumut.

“Jumlah tersebut hasil temuan dan laporan sebelum Minggu tenang,” kata Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan kepada wartawan, di kantor Bawaslu Sumut Jalan Adam Malik Medan, Senin (15/4/2019).

Dijelaskan Syafrida, dari jumlah pelanggaran tersebut terdiri dari 14 pelanggaran administrasi, 2 pelanggaan pidana, 8 pelanggaran kode etik,13 pelanggran hukum lainnya, 5 pelanggaran masih dalam proses dan 50 bukan pelanggaran.

“Temuan daerah tertinggi yakni Pematang Siantar yakni 7 temuan, Medan 6 temuan, Nias Utara 5 temuan dan Sumatera Utara 3 temuan. Sedangkan berdasarkan laporan daerah tertinggi Nias Selatan 7 laporan, Sumut 5 laporan, Deli Serdang 4 laporan, Gunung Sitoli, Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara masing-masing ada 3 laporan.

Menurut Syafrida, berdasarkan temuan dan laporan hasil pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK), ada 11 laporan pelanggaran yang diregistrasi, 13.719 APK yang ditertibkan, 12.976 APK di tempat yang dilarang, 264 APK di kenderaan umum ditertibkan, 11 APK mengandung materi yang dilarang dan 534 APK pelanggaran lainnya.

“Jenis pelanggaran, 1 kasus netralitas kepala daerah, 11 kasus kampanye di luar jadwal, 9 kasus pelanggaran larangan kampanye yang dilakukan pelaksana, peserta dan tim kampanye, alat peraga kampanye 14 kasus, netralitas ASN 14 kasus, netralitas pejabat/BMUN 3 kasus, politik uang 6 kasus, netralitas perangkat desa 6 kasus, kode etik penyelenggata 14 kasus, 2 kasus pemalsuan dokumen, 19 kasus berkas syarat pencalonan dan 1 kasus prosedur penanganan pelanggaran,” pungkasnya. (sbc-03)




Tinggalkan Balasan

error: