Search
Minggu 16 Juni 2019
  • :
  • :

Butong: Pemko Medan Wajib Menjamin Pelayanan Kesehatan Warganya

Starberita – Medan, Ketua Fraksi Partai Gerindra, Surianto, mengingatkan sekaligus meminta Pemko Medan harus menjamin kesehatan warga Kota Medan. Sebab, sampai saat ini Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 4 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

“Perda ini sejak 2012 lalu sudah disahkan, tapi sampai saat ini belum berjalan dengan baik,” sebut Surianto ketika mensosialisasikan Perda No. 4 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan pada Sosialisasi ke IX yang dilaksanakan di Marelan Hall, Jalan Marelan Raya, Pasar IV Barat, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Sabtu (13/4/2019).

Pria yang akrab disapa, Butong, ini tidak menampik masih terdengar keluhan masyarakat belum mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan yang baik dari Puskesmas dan Rumah Sakit.

Padahal, kata Butong, Perda No. 4 tahun 2012 sudah sangat jelas mengatur akan hak dan kewajiban Pemko serta masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Dalam Bab II Pasal 2, sebut Butong, salah satu tujuan Perda adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka bagi masyarakat. Kemudian, meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Selain itu, tambah anggita Komisi 2 ini, kewenangan pemerintah sesuai dengan Bab III Pasal 3, meliputi subsistem terkait regulasi kesehatan, pembiayaan kesehatan, ketersediaan alat farmasi, alat kesehatan dan makanan. Bahkan, meliputi manajemen informasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

“Dalam pasal ini juga, diatur secara menyeluruh bagaimana Pemko Medan berkewajiban mengatur regulasi kesehatan masyarakat dari mulai pembiayaan kesehatan, alat farmasi, alat kesehatan dan makanan juga terkait pemberdayaan masyarakatnya,” imbuhnya.

Karenanya, lanjut Butong, diperlukan satu sistem yang mengatur tentang sistem kesehatan guna pemenuhan hak warga agar tetap hidup sehat. “Kesehatan itu investasi, sehingga setiap orang berhak atas kesehatan itu sendiri,”katanya.

Diketahui, Perda Sistem Kesehatan Kota terdiri XVI Bab dan 92 Pasal. Dalam Bab I Pasal 1 di ketentuan umum terdiri 51 ayat. SKK sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah kota Medan.

Pada ayat 18 disebut pelayanan dasar yakni pelayanan kesehatan kepada warga Medan baik perorangan maupun pelayanan dasar pemerintah dan swasta.

Pada Bab II bertujuan untuk mewujudkan tatanan kesehatan yang mampu melibatkan partisipasi semua unsur terkait meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota.

Mewujudkan pembangunan kota berwawasan kesehatan dan kemandirian. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka bagi masyarakat. Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Bab 18 pada Pasal 32 terkait masalah gizi yakni pemerintah dan swasta bertanggungjawab dalam upaya perbaikan gizi untuk meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan dan produktifitas kerja. (sbc-02)

 

 

 

 

 




Tinggalkan Balasan

error: