Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/starberi/public_html/index.php:8) in /home/starberi/public_html/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/counter.php on line 246
Starberita.com | Cepat & Akurat – Belum Ada Kebijakan Komperhensif Pemko Tanggulangi Masalah Kemiskinan di Medan Utara
Search
Selasa 12 November 2019
  • :
  • :

Belum Ada Kebijakan Komperhensif Pemko Tanggulangi Masalah Kemiskinan di Medan Utara

Starberita – Medan, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Kota Medan, Bahrumsyah, mengatakan sejauh ini belum ada kebijakan komperhensif dari Pemko Medan terhadap penanggulangan kemiskinan di Medan bagian utara. Padahal, dari 42 Kelurahan di Kota Medan yang masuk dalam kategori miskin, 75 persen diantaranya berada di Medan bagian utara.

Hal itu dikatakan, Bahrumsyah, ketika mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan pada sosialisasi ke IX yang dilaksanakannya di Jalan Cendana, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Sabtu (13/4/2019).

Bahrumsyah mengaku, pihaknya gencar mensosialisasikan Perda Kota Medan tentang Penanggulangan Kemiskinan ini, karena wilayah Medan bagian utara termarginalkan. “Di Medan bagian utara itu, banyak warga miskin,” katanya.

Titik berat yang disosialisasikan dalam Perda, sambung Bahrumsyah, adalah pangan yang berkecukupan dan perumahan melalui program bedah rumah.

“Warga di Medan bagian utara banyak tinggal di pinggir rel, bantaran sungai dan tanah milik Pelindo, yang sewaktu-waktu dapat tergusur. Semua titik berat yang diatur dalam Perda, semuanya tertuang pada Bab VII Pasal 14,” ungkapnya.

Kemudian, tambah Bahrumsyah, pendidikan yang layak, infrastruktur, sanitasi serta jaminan kesehatan. “Dengan tersosialisasikannya Perda ini, masyarakat tahu akan hak-haknya. Sementara Pemko bersama DPRD menampung anggarannya untuk menanggulangi persoalan kemiskinan ini,” ungkapnya.

Agar pelaksanaan Perda tepat sasaran, Bahrumsyah, meminta agar dilakukan pendataan ulang terhadap warga miskin di Kota Medan. Selain tepat sasaran, bantuan yang diberikan juga tepat guna, karena diterima oleh orang yang benar-benar berhak menerima.

“Ini sesuai dengan yang tertuang Pasal 6 ayat (1), dimana disebutkan pendataan dilakukan berdasarkan kriteria yang mengacu pada hak-hak dasar warga miskin,” pungkasnya.

Diketahui, Perda No. 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari XII Bab dan 29 Pasal. (sbc-02)

 




Tinggalkan Balasan

error: