Search
Rabu 5 Agustus 2020
  • :
  • :

Sosialisasikan Perda No. 6/2015, M. Yusuf Desak Walikota Segera Terbitkan Perwalnya

Starberita – Medan, Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPRD Kota Medan, Muhammad Yusuf, mendesak sekaligus meminta Walikota Medan agar segera menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) sebagai petunjuk tekhnis (Juknis) pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 6 tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan. Sebab, di Kota Medan tampak tumpukan sampah dimana-mana.

“Ini perlu, agar Perda ini bisa berjalan dengan baik,” ucap Muhammad Yusuf ketika mensosialisasikan Perda No. 6 tahun 2015 itu pada sosialisasi ke IX yang dilaksanakannya di Jalan Beliton Timur, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kamis (11/4/2019).

Wakil Ketua Komisi II ini mengaku, predikat kota terjorok yang disematkan kepada Kota Medan berdasarkan penilaian Kementrian Lingkungan Hidup beberapa waktu lalu, karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah.

“Harus ada kerjasama secara sinergitas antara masyarakat dan pemerintah di semua tingkatan dalam menangani masalah sampah. Sebab, persoalan sampah menjadi tanggungjawab semua pihak,” katanya.

Yusu mencontoh, di Malaysia tidak pernah terlihat ada sampah di tepi jalan. Sama halnya juga dengan di Bali tidak terlihat ada sampah berserakan di tepi jalan, sehingga kota itu tampak apik dan bersih.

Berbeda dengan di Medan, sebut Yusuf, kota ini dimana-mana tampak tumpukan sampah, akibat kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang sampah sembarangan. “Bahkan, sungai dan parit selalu dijadikan sasaran masyarakat untuk membuang sampah,” katanya.

Padahal, sebut Yusuf, Perda No. 6 tahun 2015 yang terdiri XVII Bab dan 37 Pasal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. “Sedangakan tujuan disosialisasikannya Perda ini untuk menggugah kesadaran masyarakat akan hidup bersih,” katanya.

Dalam Perda ini, sambung Yusuf, masyarakat berkewajiban  mengurangi sampah dengan cara berwawasan lingkungan serta menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan.

Perda ini juga, tambah Yusuf, mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Dalam Pasal 32 jelas dinyatakan setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan, menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yang berakibat kerusakan lingkungan.

Sedangkan ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35, lanjut Yusuf, jelas dinyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan dipidana kurungan 3 bulan atau denda Rp10 juta. “Sedangkan untuk suatu badan yang melanggar ketentuan dipidana kurungan 6 bulan atau denda Rp50 juta,” ujarnya.

Sementara seorang warga Lingkungan 38 PJKA, Kelurahan Belawan II, Wanima Hasibuan, mengeluhkan sampah dibelakang rumahnya tidak pernah diangkat. Dia meminta agar difasilitasi, sehingga tumpukan sampah segera diangkat.

“Tolonglah pak, sampah dibelakang rumah sudah seperti gunung. Jika hujan atau pasang laut, airnya masuk ke rumah  karena paritnya juga dipenuhi sampah,” katanya. (sbc-02)

 

 




Tinggalkan Balasan

error: