Search
Selasa 31 Maret 2020
  • :
  • :

Bayek Minta Pemko Medan Tegas Terapkan Perda KTR

Starberita – Medan, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kota Medan, Mulia Asri Rambe, meminta sekaligus mengharapkan kepada Pemko Medan dapat bersikap tegas menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

“Kalau Pemko Medan dapat menjalankan Perda ini dengan benar, diyakini dapat menciptakan hidup bersih dan sehat,” sebut Mulia Asri Rambe ketika mensosialisasikan Perda No. 3 tahun 2014 tentang KTR pada sosialisasi ke VIII yang dilasanakannya di Komplek Bank, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Senin (8/4/2019).

Dalam Perda ini, kata pria yang akrab disapa, Bayek, ini disebutkan setiap orang yang merokok di tempat yang dinyatakan dilarang akan diancam pidana kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak Rp50.000.

“Sementara setiap orang atau badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan atau membeli rokok akan diancam pidana kurungan paling lama tujuh hari atau denda paling banyak Rp5 juta,” kata Bayek.

Adapun tempat-tempat yang dilarang merokok berdasarkan yang tertuang dalam Perda, sebut Bayek, adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum.

“Di rumah sakit tentunya tidak boleh merokok. Jadi kalau ada yang keluarga pasien menjenguk kemudian merokok, itu tidak boleh. Bisa ditegur itu,” katanya.

Di beberapa tempat umum, sambung Bayek, seperti di bandara, mall, bus dan kereta api, sudah tersedia larangan KTR. “Tapi, di dalam angkutan umum atau angkot hal ini belum terlaksana,” ujarnya.

Perda ini, tambah Bayek, dibuat dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Di beberapa kota seperti Jakarta dan Bandung, sambung Bayek, Perda KTR telah berjalan.

“Masyarakat Kota Medan juga perlu pemahaman dan informasi mengenai Perda ini. Makanya kita perlu menyosialisasikan ke masyarakat biar tidak kena tindak pidana,” ujarnya.

Perda KTR ini, lanjut Bayek, sudah lama dikeluarkan. Namun pemahaman masyarakat harus ditingkatkan untuk menciptakan kehidupan yang sehat dalam lingkungan, khususnya di dalam keluarga.

“Di dalam Perda juga mengatur mekanisme peneguran. Pengelola tempat, pimpinan atau penanggungjawab tempat KTR wajib menegur pelaku pelanggaran. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang sehat,” ungkapnya. (sbc-02)

 




Tinggalkan Balasan

error: